Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar ilmu hubungan internasional, Dinna Prapto Raharja mengatakan, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan memerlukan sosok menteri luar negeri (menlu) yang benar-benar memahami situasi geopolitik global.

Menurut dia, figur tersebut penting membertimbangkan perkembangan arah geopolitik saat ini yang semakin dinamis dan berimbas kepada situasi ekonomi dunia.

"Kita harus mulai masuk ke politik, kemudian geopolitik, pertahanan keamanan penting, tapi bukan dalam senjatanya. Nomor satu kekuatan kita itu diplomasi. Jadi orang yang di (posisi) Menlu ya, posisinya harus luwes," ujar Dinna dalam program Gaspol sebagaimana dilansir YouTube Kompas.com, Sabtu (4/5/2024).

"Bisa masuk ke berbagai lini. Ngerti betul soal geopolitik nya, jadi jangan cuma orang ekonomi yah, itu harapan saya. Karena ekonomi itu efek (dari situasi geopolitik),"  ujar dia melanjutkan.

Dinna menjelaskan, ke depannya perdamaian dunia tak bisa lagi bertumpu kepada perjanjian-perjanjian karena banyak perjanjian yang buntu dan tidak terlaksana.

Oleh karena itu, Indonesia harus mampu berdiplomasi dan membaca situasi dengan tepat.

Menurut Dinna, hal itu bergantung pada sosok menlu yang harus mampu memahami situasi sekaligus menunjukkan seperti apa citra Indonesia di mata global.

"Artinya orangnya harus benar-benar tenang, lalu (mampu) berhadapan dengan itu. Bukan yang terlalu ingin tampil di sosmed saja gitu kan. Supaya negara-negara itu melihat bahwa Indonesia adalah negara yang damai," kata dia menjelaskan.

Selain itu, Dinna juga menyarankan agar menlu berikutnya merupakan seorang diplomat Kemenlu agar dapat langsung bekerja saat memimpin kementeriannya.

Ia mengatakan, selain karena sistem di dalam kementerian sudah tertata baik, Indonesia juga tak punya banyak waktu untuk menghadapi dampak dari perkembangan politik internasional saat ini.

"Dia ngerti Kemenlu, sudah dikenal juga dalam Kemenlu. Di Kemenlu banyak yang pandai, cerdas, mereka juga bisa mapping, tapi selama ini belum cukup optimal dimanfaatkan, jadi orang itu harus bisa langsung masuk bekerja sama with everyone di Kemenlu juga," tambah akademisi dari Universitas Bina Nusantara ini.