Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan segera menetapkan pilihan buat bergabung ke partai politik tertentu selepas tak lagi dianggap sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro, Jokowi sebaiknya segera menentukan ke partai mana akan bergabung supaya mempunyai dukungan politik di masa mendatang.

"Dalam konteks Presiden Jokowi, Ia mesti segera menemukan perahu yang pas apakah itu Golkar atau yang lain," kata Agung saat dihubungi Kompas.com pada Jumat (3/5/2024).

"Agar segala manuver politiknya pasca tak lagi menjabat punya saluran politik yang jelas dan efektif," sambung Agung.

Dia meyakini Jokowi dan keluarga akan bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu karena kedua belah pihak saling membutuhkan.

"Di sisi Golkar, butuh figur-figur baru untuk semakin mendongkrak elektabilitas partai. Menimbang Keluarga Solo (Jokowi) memiliki basis massa di Solo Raya yang selama ini dikenal 'Kandangnya Banteng'," papar Agung.

Sebelumnya diberitakan, Gibran yang merupakan wakil presiden terpilih menyatakan sudah menyiapkan peta jalan politik. Sebab saat ini Gibran tidak bergabung ke partai politik manapun setelah tidak diakui oleh PDI-P.

"Ya kita sudah menyiapkan road map ke depan. Arahnya ke mana, ikut perahunya siapa, sudah kita siapkan," kata Gibran, saat di KPU Kota Solo, pada Kamis (2/5/2024).

Akan tetapi, Gibran membantah sudah bergabung menjadi kader Golkar.

"Loh, kalau kami, saya pribadi, baik dengan semua partai. Bahkan, dengan teman-teman PDI-Perjuangan," ujar dia.

Dia juga mengaku pihaknya juga berteman dan saling memberi kabar dengan kader partai politik lain.

"Sekali lagi, kami masih berteman baik, masih saling memberikan masukan dan masih WhatsApp," ujarnya.