Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Partai Gerindra, Herfino Indra Iskandar, keliru  mengajukan petitum dalam sidang gugatan sengketa hasil pemilihan legislatif (Pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam petitum yang diajukan, pihak Partai Gerindra selaku pemohon, justru meminta MK membatalkan permohonan.

Kekeliruan ini lantas menjadi sorotan dan dikoreksi oleh Ketua Majelis Hakim Arief Hidayat saat menyidangkan Perkara Nomor 31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dengan pokok perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) anggota DPR RI, DPRD PRovinsi, DPRD Kabupaten/Kota Sulawesi Utara Tahun 2024..

“Membatalkan permohonan keputusan KPU,” kata Herfino dalam sidang yang disiarkan di YouTube MK, Jumat (3/5/2024).

Mendengar petitum ini, Hakim Arief lantas memotong dan mempertanyakan kalimat yang dibacakan Herfino.

“Yang dibatalkan putusannya atau permohonannya? Permohonan siapa yang dibatalkan ini?” tanya Arief.

Herfino menjawab bahwa yang pihaknya minta untuk dibatalkan adalah putusan KPU.

Hakim Arief lantas menjelaskan maksud dari bunyi petitum yang tertulis dan dibacakan berarti meminta permohonan Partai Gerindra selaku pemohon.

“Kalau membatalkan permohonan berarti permohonan Anda yang dibatalkan,” jelas Arief.

Herfino pun menyampaikan koreksi. Namun, Arief tetap melanjutkan penjelasannya.

Ia mengingatkan bahwa kesalahan seperti itu tidak diperbolehkan. Menurutnya, kesalahan itu berakibat pada kaburnya bunyi permohonan Partai Gerindra.

“Ini membatalkan permohonan pembatalan. Ini apa yang dimaksud ini?” cecar Arief.

Herfino lantas mengakui bahwa petitum tersebut salah tulis.

Sementara, Arief memutuskan agar persoalan itu ditanggapi pada waktu berikutnya. Ia kemudian meminta Herfino melanjutkan membaca petitumnya.

Dalam permohonan itu, Pihak Partai Gerindra meminta Putusan KPU Nomor 360 dibatalkan.

Herfino juga meminta Mahkamah memerintahkan KPU selaku termohon menggelar pemilihan suara ulang (PSU) Dapil Mihanasa Selatan 3 untuk mengisi anggota DPRD daerah tersebut.

“Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini atau MK berpendapat lain mohon diputuskan seadil adilnya,” kata Herfino.

Dalam kesempatan itu, Herfino mengungkap sejumlah dugaan kecurangan. Di antaranya adalah adanya perbedaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan daftar hadir di 9 tempat pemungutan suara (TPS).

Kemudian, terdapat arahan dari Penjabat (Pj) Ketua Dewan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Stefanus Lumowa, Pj kepala desa, dan anggota dewan PDI-P Jony Omleng untuk memenangkan PDI-P.

Arahan tersebut terekam dalam video yang diajukan sebagai barang bukti di muka sidang.

“Untuk memenangkan PDI-P termasuk mengambil suara Gerindra dengan segala cara,” ujat Herfino.