Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Prabowo-Gibran Bela Jokowi dari Tuduhan Nepotisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membela Presiden Joko Widodo yang dituding melakukan nepotisme dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Pembelaan itu dituangkan dalam dokumen kesimpulan sidang sengketa pilpres yang diserahkan ke Mahkamah Konstitusi Selasa (16/4/2024).

"Bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Presiden melanggar TAP MPRI IX/MPR/1998 dan sejumlah peraturan lainnya terkait larangan nepotisme merupakan dalil-dalil yang tidak tepat," tulis dokumen kesimpulan itu.

Pemohon dalam hal ini adalah kubu capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan kubu capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Dalil tuduhan nepotisme itu dinilai tidak tepat karena Jokowi tidak mengangkat Gibran yang merupakan putra sulungnya sebagai pejabat negara.

Menurut kubu Prabowo-Gibran, Gibran dipilih oleh rakyat dan tidak termasuk dalam perilaku nepotisme.

"Larangan ini bukan dimaknai seolah anak pejabat tidak boleh berkarir atau berpolitik sebagaimana hak setiap warga negara yang dilindungi Oasal 27 Ayat 3, Pasal 28D ayat 2 dan 3, serta Oasal 28E Ayat 3 UUD 1945," tulis dokumen kesimpulan Prabowo-Gibran.

Sebelumnya, dalam dokumen kesimpulan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud kompak memberikan tuduhan nepotisme kepada Jokowi.

Kubu Anies-Muhaimin menyebut ada fakta tak terbantahkan terjadi nepotisme menggunakan lembaga kepresidenan.

Sedangkan kubu Ganjar-Mahfud menyebut ada tiga skema nepotisme yang dijalankan Kepala Negara.

Pertama, nepotisme untuk memastikan Gibran menjadi kontestan pilpres dengan menekuk hukum dan konstitusi.

Kedua, nepotisme untuk menyiapkan jaringan mengatur jalannya pilpres. Terakhir nepotisme untuk memastikan Prabowo-Gibran menang satu putaran.