Komnas HAM Desak Pengendalian Kekerasan Bersenjata di Papua Dievaluasi

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa evaluasi ini perlu dilakukan pada tataran operasi, komando, dan pengendalian keamanan dalam penanganan setiap kekerasan bersenjata di Papua untuk memperbaiki kebijakan keamanan di Papua.

"Komnas HAM kembali menekankan standar perlindungan HAM baik dalam situasi konflik maupun nonkonflik bahwa semua pihak, baik aparatur sipil, aparat keamanan, maupun kelompok sipil bersenjata harus menjamin keselamatan warga sipil," ujar Atnike dalam keterangan resmi, Minggu (14/4/2024).

"Komnas HAM mendorong pemerintah, termasuk TNI dan Polri, untuk senantiasa menggunakan pendekatan yang terukur dalam menghadapi konflik dan kekerasan di Papua. Hal ini penting untuk menjamin keselamatan dan perlindungan HAM warga sipil, maupun aparat TNI dan Polri yang bertugas di lapangan," katanya lagi.

Atnike mengatakan, pelanggaran HAM dapat terjadi seandainya negara menggunakan kekuatan berlebih (excessive use of force) tanpa mempertimbangkan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Dia juga mengingatkan bahwa negara harus dapat memastikan penegakan hukum yang adil bagi korban.

"Untuk itu, Komnas HAM mendorong agar pemerintah mengedepankan penegakan hukum terhadap setiap pelaku kekerasan di Papua dan serta perlindungan dan keadilan bagi para korban," ujar Atnike.

"Komnas HAM mendorong Pemerintah untuk terus mengupayakan penguatan ekosistem damai di Papua dengan menjamin adanya layanan publik yang prima dalam hal pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perekonomian lokal. Hal ini penting untuk menekan eskalasi konflik dan kekerasan di Papua," katanya lagi.

Komnas HAM lantas mengingatkan, rentetan peristiwa kekerasan bersenjata di Papua selama satu bulan terakhir membuktikan bahwa siapa pun dapat menjadi korban akibat konflik tersebut.

Sebelumnya, pada 1 dan 8 April lalu, kontak senjata antara aparat keamanan Indonesia dengan kelompok sipil bersenjata di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, menimbulkan korban jiwa anak-anak.

Terbaru, Komandan Rayon Militer (Danramil) 1703-04/Aradide Oktovianus Sokolray di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, dibunuh oleh OPM.

Komnas HAM mencatat, dari beberapa peristiwa kekerasan yang terjadi, sedikitnya sembilan orang luka (empat warga sipil dan lima anggota TNI/Polri), delapan meninggal dunia (lima anggota TNI/Polri, satu sipil dewasa, dan dua anak-anak), serta dua orang perempuan menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS).

"Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum, serta penegakan hukum secara akuntabel terhadap pihak-pihak yang terlibat demi tegaknya supremasi hukum," ujar Atnike.