Salin Artikel

PKB Tunggu Putusan MK Sebelum Tentukan Sikap Politik ke Depan

Hal itu disampaikan menanggapi kemungkinan PKB berkomunikasi dan memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan ke depan yang kemungkinan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Ya itu salah satunya (menunggu putusan MK),” ujar Daniel dihubungi Kompas.com, Senin (8/4/2024).

Meski begitu, dia mengatakan, putusan MK tersebut tidak menjadi faktor tunggal.

Daniel mengungkapkan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pasti juga mempertimbangkan banyak faktor lain untuk memutuskan apakah bergabung atau tetap berada di luar pemerintahan ke depan.

“Tapi, pada saat yang sama, Cak Imin (Muhaimin Iskandar) juga akan menerima berbagai masukan dari berbagai kekuatan masyarakat,” katanya.

“Dari relawan, kiai Nahdlatul Ulama, kiai PKB, tokoh lintas agama, guru besar, tokoh (masyarakat) sipil,” ujar Daniel lagi.

Di sisi lain, Daniel menampik jika hubungan baik Cak Imin dan Prabowo merupakan sinyal PKB bakal bergabung dalam pemerintahan ke depan.

Daniel pun mengingatkan, sebelum menjadi rival di Pilpres 2024, PKB dan Gerindra pernah bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) serta menjajaki upaya menduetkan Prabowo-Muhaimin.

“Tapi kan terlepas di pilpres kemarin, ya kita hubungannya baik. Bahkan, sempat mau jodoh kan,” kata Daniel.

https://nasional.kompas.com/read/2024/04/08/14214581/pkb-tunggu-putusan-mk-sebelum-tentukan-sikap-politik-ke-depan

Terkini Lainnya

Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Nasional
Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Nasional
Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Nasional
Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Nasional
Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Nasional
Hadapi Puncak Haji, Timwas Haji DPR Desak Kemenag Perketat Mitigasi Kesehatan Jemaah

Hadapi Puncak Haji, Timwas Haji DPR Desak Kemenag Perketat Mitigasi Kesehatan Jemaah

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Sampai Akhir 2024, Masa Tugas Bisa Diperpanjang

Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Sampai Akhir 2024, Masa Tugas Bisa Diperpanjang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Harus Lapor Presiden Minimal Tiap 3 Bulan

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Harus Lapor Presiden Minimal Tiap 3 Bulan

Nasional
Jokowi Tunjuk Menkopolhukam Jadi Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online

Jokowi Tunjuk Menkopolhukam Jadi Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online

Nasional
Politikus PDI-P: Kalau 'Gentle' sebagai Penegak Hukum, KPK Harus Kembalikan Barang yang Disita dari Hasto

Politikus PDI-P: Kalau "Gentle" sebagai Penegak Hukum, KPK Harus Kembalikan Barang yang Disita dari Hasto

Nasional
Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional, Bukan Hari Libur

Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional, Bukan Hari Libur

Nasional
Anggap Duet Anies-Kaesang Sulit Terwujud, Projo: Anies Antitesa Pemerintah Terpilih

Anggap Duet Anies-Kaesang Sulit Terwujud, Projo: Anies Antitesa Pemerintah Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke