Salin Artikel

Kebakaran Gudang Amunisi TNI: Satgas Investigasi Dibentuk, TNI Diminta Evaluasi Penanganan Amunisi

Ada sekitar 65 ton amunisi, terdiri dari amunisi kaliber kecil dan amunisi kaliber besar, yang terbakar.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mensinyalir penyebab kebakaran karena gesekan amunisi kedaluwarsa.

Amunisi-amunisi yang terbakar itu seharusnya hendak diledakkan atau di-disposal, tetapi masih menunggu tahap verifikasi.

“Karena ini kan sedang menunggu tahap-tahap (verifikasi) tadi itu, tetapi sebelum waktunya di-disposal sudah meledak,” kata Agus saat konferensi pers di sekitar lokasi, Minggu (31/3/2024).

Kendati demikian, Panglima Agus mengatakan, penyebab kebakaran masih didalami.

“Ya masih dicari penyebabnya. Tapi, untuk penyebab kemungkinan yang tadi saya sampaikan, gesekan (amunisi) karena labil tersebut,” ujar Panglima TNI.

Agus menyebutkan bahwa peledakkan amunisi atau disposal harus melalui verifikasi atau pemeriksaan.

“Secara sistematis sebenarnya amunisi-amunisi tersebut akan diledakkan atau di-disposal tentunya melalui sistematis, pemeriksaan,” kata Agus.

Sementara itu, Panglima Kodam (Pangdam)/Jaya Mayjen Mohamad Hasan mengatakan, pihaknya sebenarnya telah membuat surat pengembalian atau disposal terkait amunisi kedaluwarsa itu.

“Penghapusan sebenarnya dari awal tahun kemarin tapi karena ini masih berproses,” kata Hasan saat konpers, Sabtu.

“(Investigasi) secepatnya. Kami sudah ada satuan yang melaksanakan investigasi di TKP (tempat kejadian perkara). Sudah dibentuk,” kata Panglima TNI.

Panglima Agus mengatakan bahwa satuan investigasi, yang melibatkan polisi militer, sudah menyisir tempat kejadian perkara sejak Sabtu petang usai kejadian.

“Kami ada polisi militer, tim investigasi sudah ada di lokasi dari malam,” ujar Agus.

Agus mengungkapkan, penyisiran dilakukan hingga radius dua kilometer.

Dia juga mengatakan, belum menemukan indikasi human error atau kelalaian dalam kebakaran itu.

“Tidak (ada kecenderungan human error),” kata Agus.

“Makanya tadi saya sampaikan SOP (standar operasional prosedur) penyimpanannya, karena amunisi tersebut labil, jadi di dalam tanah kemudian pakai tanggul karena mencegah kemungkinan tersebut,” tutur Agus.

Senada dengan Panglima TNI, Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak juga membantah ada indikasi human error.

“Enggak, enggak (human error),” ujar Maruli saat meninjau lokasi, Minggu.

TNI diminta evaluasi

Atas insiden itu, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengingatkan agar TNI AD memiliki standar perawatan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

“TNI AD harus menyiapkan standar penanganan pengamanan, pemeliharaan dan perawatan (harwat) alutsista, terutama yang lokasi penyimpanannya berada di daerah padat penduduk,” kata Meutya dalam keterangan tertulis, Minggu.

Sementara itu, pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, memandang perlunya evaluasi secara menyeluruh terkait standar penanganan amunisi usai insiden kebakaran tersebut.

Anton mengatakan bahwa kejadian itu bukan kali pertama terjadi. Dalam 10 tahun terakhir, setidaknya insiden serupa terjadi tiga kali.

Di antaranya, meledaknya Gudang Amunisi Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL pada 2014, Gudang Brimob Polda Jateng pada 2019, dan Gudang Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Jatim pada 2024.

“Ledakan disebutkan berasal dari mortir yang akan didisposal. Mengingat insiden ini kerap berulang, penting kiranya untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh terkait standar penanganan amunisi, terutama yang telah kedaluwarsa dan akan dimusnahkan,” kata Anton dalam keterangan tertulis, Minggu.

Anton menyebutkan, baik TNI maupun Polri sebenarnya telah memiliki aturan baku perihal penanganan amunisi dan bahan peledak.

“Akan tetapi, mengingat beberapa insiden terakhir melibatkan bahan peledak kedaluwarsa, maka sudah sepatutnya ada peninjauan aturan yang komprehensif,” ujar Anton.

Berkaca dari ledakan di Gudmurah Paldam Jaya, Anton menyarankan agar Panglima TNI bersama para kepala staf meninjau ulang semua lokasi penyimpanan amunisi dan bahan peledak.

“Sebaiknya gudang penyimpanan munisi terletak jauh dari pemukiman masyarakat guna menghindari adanya dampak yang lebih serius dari insiden serupa,” kata Anton.

Panglima Agus mengklaim bahwa bahwa penyimpanan amunisi tersebut sudah sesuai standar operasional prosedur, yakni di bawah tanah dan dibangun tanggul.

Namun, di sisi lain, KSAD Maruli mengatakan bahwa amunisi disimpan di gudang.

“Enggak, enggak, (penyimpanan) di gudang. Gudang biasa, tanggulnya yang tinggi,” kata Maruli.

https://nasional.kompas.com/read/2024/04/01/09310091/kebakaran-gudang-amunisi-tni-satgas-investigasi-dibentuk-tni-diminta

Terkini Lainnya

PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

Nasional
Seloroh Saldi Isra Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Seloroh Saldi Isra Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Nasional
Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Nasional
Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Nasional
Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Nasional
PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

Nasional
Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke