Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo yakin Indonesia mampu mendapatkan 61 persen saham PT Freeport Indonesia.

Saat ini, pemerintah sedang mempersiapkan peraturan sebagai dasar kepemilikan saham antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat untuk PT Freeport.

"Masih dalam proses negosiasi dan juga persiapan regulasinya. Tapi saya yakin angka itu akan bisa kita dapatkan," ujar Jokowi saat memberi sambutan pada Kongres ke-12 Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (28/3/2024).

Saat ditanya soal apakah negosiasi yang dimaksud saat ini berjalan alot, Kepala Negara membenarkan.

Selain berjalan alot, negosiasi juga sudah lama dilaksanakan.

"Ya namanya negosiasi sudah lama, ini ya alot. Bukan alot-alot banget," ungkapnya.

Kepala Negara juga mengungkapkan, negosiasi kepemilikan saham dengan PT Freeport Indonesia ditargetkan selesai pada Juni 2024.

Meski demikian, Presiden meminta agar negosiasi bisa diselesaikan secepatnya.

"Ini regulasinya rampung dulu baru negosiasinya bisa segera difinalkan. Tadi saya melihat, tadi saya targetkan ya sampai Juni lah secepatnya," ujar Jokowi.

"Kalau bisa, secepatnya, tapi paling lambat (target selesai) Juni," tegasnya.

Adapun pada Kamis siang, Presiden Joko Widodo bertemu Direktur Utama PT Freeport Indonesia (PT FI) Tony Wenas, CEO Freeport Mc Moran Inc Richard Adkerson dan Dewan Komisaris PT Freeport Indonesia Kathleen Quirk di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (28/3/2024).

Menurut Tony Wenas, dalam pertemuan itu sempat dibahas sedikit soal perpanjangan izin tambang oleh PT Freeport.

Sementara itu, sebelumnya dalam kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo sempat bertemu dengan Chairman Richard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, pada 13 November 2023.

Jokowi saat itu didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir.

Selepas pertemuan, Jokowi mengaku senang lantaran rencana divestasi saham sebesar 10 persen sudah mencapai tahap akhir.

Adapun divestasi ini merupakan salah satu syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pertambangan PTFI setelah 2041 mendatang.

Lewat divestasi 10 persen, pemerintah akan menjadi pemegang saham mayoritas dengan porsi 61 persen, setelah sebelumnya memegang 51 persen saham.

Untuk perpanjangan izin usaha, Freeport juga berencana membangun smelter di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat.