Tim Pembela Prabowo-Gibran Nilai Gugatan Anies dan Ganjar di MK Tak Lazim

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pembela Prabowo-Gibran menilai, gugatan sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD tidak lazim.

Hal ini disimpulkan setelah Tim Pembela Prabowo-Gibran membedah anatomi dan konstruksi permohonan yang diajukan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 1 dan nomor 3 itu.

“Bagi kami ini persoalan yang sangat standar saja, jadi sejauh ini yang kami identifikasi tidak ada yang sangat istimewa dalam permohonan ini,” kata Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Fahri Bachmid dalam konferensi pers di Gedung MK, Senin (26/3/2024) malam.

Diketahui, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke MK.

Dalil-dalil yang dimohonkan oleh kubu Anies dan Ganjar disebut lebih banyak menyinggung pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilu.

Padahal, ranah pelanggaran pemilu itu diselesaikan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bisa dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung (MA).

Sementara, di MK hanya akan memproses perselisihan hasil pemilu yang telah diatur dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu. Materi perselisihan ini juga telah diadopsi di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tahun 2023.

“Bahwa permohonan ini sebenarnya tidak dikenal, ini sesuatu yang sangat tidak generik sebenarnya ya. Ini sangat tidak lazim,” kata Fahri.

“Cuma karena itu (permohonan) sudah diajukan, kami berkewajiban secara konstitusional untuk membantah semua itu,” ucapnya.

Tim Pembela Prabowo-Gibran akan menunggu keputusan MK terhadap permohonan menjadi pihak terkait dalam gugatan yang diajukan kubu Anies dan Ganjar.

Jika dikabulkan, maka tim hukum Prabowo-Gibran akan memberikan jawaban tertulis dan komprehensif untuk membantah dalil gugatan kubu paslon nomor urut 1 dan 3 pada pemeriksaan pokok persidangan yang digelar Kamis (28/3/2024)

“Jadi banyak hal sebenarnya yang sudah kami identifikasi yang tidak perlu kami sampaikan secara terbuka, mungkin nantinya pada saat persidangan kami sampaikan secara lebih jelas,” kata Fahri.

“Jadi sebagai kesimpulan bahwa kita hargai saja apa yang mereka ajukan sebagai bagian dari hak konstitusional mereka walaupun dalam konteks tertentu kita pandang sebagai sesuatu yang tidak lazim dalam mekanisme hukum acara dalam pembuktian di Mahkamah Konstitusi,” imbuhnya.

Sengketa hasil Pilpres 2024 ini diajukan oleh pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Keduanya sama-sama meminta agar pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming didiskualifikasi karena persoalan syarat administratif terkait pencalonan Gibran yang diwarnai pelanggaran etika berat hakim MK yang juga ipar Presiden Joko Widodo, Anwar Usman, serta pelanggaran etika para komisioner KPU RI.

Di samping itu, mereka mendalilkan soal adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Dalam sidang sengketa Pilpres 2024, Anwar Usman sudah dinyatakan tidak boleh terlibat.

Hal ini merupakan bunyi Putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK) yang menjatuhkan sanksi pencopotan atas dirinya sebagai Ketua MK pada 7 November 2023.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 360 Tahun 2024, pasangan Prabowo-Gibran yang memborong 96.214.691 suara atau sekitar 58,58 persen dari seluruh suara sah nasional.

Sementara itu, Anies-Muhaimin mengantongi 40.971.906 suara atau sekitar 24,95 persen dari seluruh suara sah nasional.

Kemudian, Ganjar-Mahfud hanya sanggup mengoleksi 27.040.878 suara atau sekitar 16,47 persen dari seluruh suara sah nasional.