Mendagri: 450 ASN Dilaporkan soal Netralitas Pemilu, 240 Terbukti Melanggar dan Dijatuhi Sanksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan adanya ratusan aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melanggar netralitas Pemilu pada Pemilu 2024.

Ratusan ASN itu juga sudah dijatuhi sanksi setelah terbukti melanggar netralitas.

"Namun tidak menutup informasi, bahwa banyak, ada juga, bukan banyak, pelanggaran-pelanggaran netralitas ASN. Laporan setidaknya ada 450 ASN yang dilaporkan ke Bawaslu, melanggar netralitas," kata Tito dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama pemerintah dan penyelenggara Pemilu, Senin (25/3/2024).

"Dari sejumlah itu ada 240 ASN terbukti melanggar dan dijatuhi sanksi," ujarnya.

Selain itu, sebanyak 180 ASN juga sudah ditindaklanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) dengan penjatuhan sanksi.

Dalam paparan Tito, ditunjukkan juga lima besar bentuk pelanggaran netralitas ASN.

Pertama, membuat posting, komentar, share dan like atau bahkan bergabung dengan akun pemenangan calon peserta Pemilu.

ASN yang tercatat melakukan pelanggaran kategori ini sebesar 15,8 persen.

Kedua, ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi/pengenalan bakal calon/partai politik sebesar 12,9 persen.

"Ketiga, sosialisasi/kampanye media sosial/online bakal calon/calon 11,3 persen," ucap Tito.

Keempat, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon yang menjadi peserta pemilu atau pemilihan sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan dan pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota dan masyarakat sebesar 10,8 persen.

"Kelima, (kategori pelanggaran) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik (7,1 persen)," tambah Tito.