PPP Terpuruk di Pemilu 2024, Konsolidasi Mardiono Dianggap Belum Maksimal

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono dianggap belum maksimal dalam menggenjot perolehan suara pada pemilihan umum (Pemilu) 2024, sehingga membuat mereka terlempar dari Parlemen untuk pertama kalinya sejak berdiri pada 1973 silam.

"Secara personal, kepemimpinan Ketua Umum Mardiono belum maksimal merangkul dan mengkonsolidasikan seluruh kader dan sumber daya politik yang ada," kata Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro saat dihubungi pada Jumat (22/3/2024).

Padahal PPP diterpa konflik internal menjelang tahapan kampanye Pemilu dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Pada saat itu, Suharso Monoarfa yang menjabat sebagai Ketua Umum dicopot mendadak dan digantikan oleh Mardiono.

Kemudian di tengah masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2024, sejumlah kader PPP menyatakan mendukung calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Padahal PPP sudah menyatakan dukungan politik kepada Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Padahal di tengah masa transisi (pasca konflik) diperlukan sosok Ketum yang kuat," ujar Agung.

Menurut hasil penghitungan akhir Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diumumkan pada Rabu (20/3/2024), PPP memperoleh suara 5.878.777 atau setara 3,8 persen.

Perolehan suara itu tidak memenuhi syarat ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang ditetapkan dalam UU Pemilu yakni sebesar 4 persen.

Mereka merupakan salah satu partai politik dari era pemerintahan Orde Baru, selain Partai Golkar serta PDI-P yang merupakan transformasi dari PDI, yang masih berlaga di Pemilu.

Prediksi PPP tidak lolos ke parlemen pada Pemilu 2024 sudah diprediksi jauh-jauh hari melalui hasil jajak pendapat sejumlah lembaga survei.

Mulanya dengan merapatnya PPP ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) diharapkan bisa mengulang romantika politik pada Pemilu 1997 silam.

Pada saat itu faksi pendukung Megawati Soekarnoputri di Partai Demokrasi Indonesia (PDI) mengalihkan dukungan politik dan suara ke PPP akibat tekanan politik pemerintahan Orde Baru.

Alhasil saat itu muncul istilah koalisi "Mega Bintang" karena PPP pada saat itu masih menggunakan lambang lama yakni bintang. Meski tidak memenangkan Pemilu 1997, tetapi PPP ketika itu memperoleh kenaikan suara cukup signifikan akibat manuver politik tersebut.

Akan tetapi saat ini PPP dalam kondisi terpuruk setelah gagal melewati ambang batas parlemen (parpol) sebesar 4 persen, yang ditetapkan kepada seluruh partai politik peserta Pemilu 2024.