Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Divonis 4 Tahun Bui dalam Kasus Pembangunan 3 Kampus IPDN

Dudy Jocom dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 69 miliar atas pembangunan tiga gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Kampus tersebut berada di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau; Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara; dan Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun,” kata ketua majelis hakim Eko Aryanto dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2024).

Selain pidana badan, eks pejebat Kemendagri itu juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan.

Tak hanya itu, Dudy Jocom juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti 4,6 miliar subsider 2 tahun bui.

Dalam kasus ini, tindakan Dudy dilakukan bersama General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan; Senior Manager Pemasaran Divisi Gedung PT Hutama Karya, Bambang Mustaqim; Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya, Dono Purwoko; dan Kepala Divisi I (Gedung) PT Waskita Karya, Adi Wibowo.

Eks pejabat Kemendagri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) itu juga disebut tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai acuan dalam pelaksanaan lelang.

Dudy menyetujui pencairan pembayaran 100 persen atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian/kontrak pekerjaan dalam pekerjaan konstruksi pembangunan tiga gedung Kampus IPDN itu.

Berdasarkan surat dakwaan ini disebutkan pembangunan gedung Kampus IPDN Provinsi Riau di Kabupaten Rokan Hilir telah merugikan keuangan negara Rp 22.109.329.098,42.

Kemudian, pembangunan gedung Kampus IPDN Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa merugikan keuangan negara Rp 19.749.384.767,24.

Terakhir, pembangunan gedung Kampus IPDN Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa telah merugikan negara Rp 27.247.147.449,84.

Jumlah ini diketahui dari laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung Kampus IPDN oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.