Sylviana Murni Usul Gubernur atau Wakil Gubernur DKJ Ada Unsur Orang Betawi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sylviana Murni mengusulkan agar salah satu, gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), memiliki unsur orang Betawi.

Sylvi mengusulkan itu saat rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR membahas Rancangan Undang-undang DKJ, Jumat (15/3/2024).

"Jadi maksud saya kolaborasi ini antara sedemokratis tetap bisa dipilih, tapi ada ketentuan yang mengatur kalau parpol akan mencalonkan dalam pilkada wajib salah satunya harus ada orang Betawi," kata Sylvi dalam rapat.

Usulan ini disampaikan mantan calon wakil gubernur pada Pilkada DKI 2017 lalu itu, berkaca dari wilayah Papua yang mengakomodir orang asli Papua (OAP) untuk menduduki jabatan politik seperti kepala daerah.

Di sisi lain, perwakilan OAP juga menduduki posisi sebagai anggota DPR.

"Nah kalau misalnya memang ditunjuk tapi semua partai yang menunjuk pasangan untuk berjuang ke Pilkada ini ada kewajiban kuota perempuan 20 persen. Tapi ini wajib wagubnya kah, gubernurnya kah, itu harus dari unsur Betawi," saran Sylvi.

Kendati begitu, ia mengatakan tidak sembarangan orang Betawi bisa ditunjuk untuk maju dalam Pilkada DKJ.

Misalnya, ada persyaratan bahwa orang itu harus berkontribusi dan berprestasi dalam memperjuangkan masyarakat Betawi.

"Kemudian ada beberapa lagi ada pemberian penghargaan kepada masyarakat Betawi, misalnya Pak ketua, bukan orang Betawi, tapi kalau berkontribusi banyak kepada orang Betawi, why not?" ujar dia.

Menurut Sylvi, usulan ini bisa diartikan sebagai penanda kekhususan Jakarta pasca tak lagi menjadi ibu kota Negara. Ia menilai, orang Betawi harus diberikan kesempatan membangun daerahnya sendiri.

"Artinya apa tetap orang Betawi diberikan kesempatan ini yang menurut saya menjadi kewenangan khususnya Jakarta yang membedakan dengan masyarakat lain, sama dengan Papua," jelasnya.

"Jakarta berilah kesempatan itu pada Betawi," sambung dia.