Anggota DPR Sentil Menag Tak Beri Solusi untuk Perbaikan di Haji 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar Endang Maria Astuti mengatakan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tidak memberikan solusi apapun untuk perbaikan ibadah haji tahun 2024.

Padahal, banyak jemaah haji asal Indonesia yang terlantar saat pelaksanaan ibadah haji 2023 kemarin.

Mulanya, dalam rapat kerja antara Komisi VIII DPR dan Menag di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024), Yaqut menyampaikan persiapan pelaksanaan Haji 1445 H.

Yaqut menyampaikan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H yang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 pada 9 Januari 2024 lalu.

"Saat pembahasan dan penetapan BPIH 1445 H 2024 Masehi masih menggunakan asumsi kuota tambahan dengan komposisi 18.400 atau 92 persen jemaah haji reguler dan 1.600 atau 8 persen haji khusus sehingga besaran kuota haji reguler 221.720 jemaah dan jemaah khusus sebanyak 19.280 jemaah," ujar Yaqut.

"Besaran kuota tambahan telah ditetapkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi sejumlah 20 ribu jamaah dengan distribusi alokasi kuota sebesar 10 ribu untuk haji reguler atau 50 persen dan 10 ribu untuk jemaah haji khusus 50 persen. Besaran kuota haji tahun 1445 H berubah menjadi 213.320 jemaah reguler dan 27.680 jemaah khusus," sambungnya.

Menurut Yaqut, penyesuaian komposisi kuota tambahan jadi 50:50 persen itu mempertimbangkan aspek keselamatan dan kenyamanan jemaah haji.

Endang lantas menyoroti paparan Yaqut tersebut. Dia merasa Yaqut tidak memberi solusi apapun terkait berbagai masalah yang terjadi di Haji 2023.

"Bahwa ada beberapa hal yang tahun kemarin itu mestinya bisa ditangani dan tidak akan terulang kembali. Tetapi ternyata di sini dari yang dipaparkan, termasuk di antaranya adalah solusinya belum kelihatan nampak untuk haji, perbaikan yang akan datang," jelas Endang.

Endang menjelaskan, pada Haji 2023, banyak jemaah yang tidur di luar tenda. Artinya, kata dia, prediksi terkait kapasitas tenda untuk jemaah haji tidak diukur terlebih dahulu.

Endang meminta tempat tidur bagi jemaah diukur terlebih dahulu supaya tidak terjadi kejadian serupa.

"Namun di sini hanya disampaikan pengalaman kemarin dan zonasi. Saya harap ada solusi seperti beberapa tahun lampau yang mana kebijakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman untuk jemaah haji," katanya.

Menurut Endang, ketika jemaah haji telah kembali dari Arafah, mereka harus langsung dibawa ke hotel supaya tidak terjadi antrean panjang di MCK.

Dia menyebut kualitas istirahat jemaah juga menjadi jauh lebih baik jika beristirahat di hotel.

"Ini bisa jadi option agar supaya jemaah kita tidak seperti orang terlantar. Kita harapkan besok tidak terulang kembali, Pak Menteri, jamaah kita tidak sampai keleleran harus tidur kena air dari kamar mandi. Kan najis semua. Ini kasihan sekali," imbuh Endang.