Jelang Pemilu Ulang di Kuala Lumpur, Bawaslu Masih Temukan Masalah DPT

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku masih mendapati sejumlah permasalahan terkait daftar pemilih tetap (DPT) jelang pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (10/3/2024).

Dalam PSU ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan 20 TPS dan 122 Kotak Suara Keliling (KSK) buat total 62.217 pemilih yang terdaftar dalam DPT, dan juga kemungkinan ratusan hingga ribuan pemilih lain yang tidak terdaftar dalam DPT.

"Berdasarkan pencermatan terhadap elemen data DPT yang diberikan KPU, jumlah data pemilih telah sesuai, namun terdapat catatan terdapat pemilih dengan nama yang sama," kata Koordinator Divisi Pencegahan, Sosialisasi, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, pada Sabtu (9/10/2024) malam.

"Pengawas belum bisa menjustifikasi karena tidak terdapat NIK dan/atau nomor paspor," ia menambahkan.

Terhadap hal tersebut, Bawaslu berkoordinasi dengan KPU agar nama-nama yang bersangkutan dilakukan pencermatan untuk memastikan pada saat pemungutan suara.

Di sisi lain, Bawaslu juga mendapati pemilih yang belum sesuai antara NIK dengan informasi lokasi DPT KSK/TPS. Hal itu berdasarkan pencermatan melalui sampling/uji petik pada situs cekdptonline.kpu.go.id

"Karena itu, Bawaslu melakukan pengawasan melekat pada hari pemungutan suara agar yang datang ke TPS/KSK adalah pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih PSU sesuai dengan lokasi yang ditetapkan," kata Lolly.

Menurut Bawaslu, formulir model C.Pemberitahuan atau yang kerap dikenal "undangan nyoblos" telah disebarkan 100 persen kepada pemilih DPT di Kuala Lumpur, melalui messenger blast.

Logistik yang diperlukan diklaim telah diterima tepat jumlah, yakni 62.217 surat suara ditambah 2 persen surat suara cadangan.

Di luar itu, Bawaslu mengantisipasi sejumlah hal terkait potensi membeludaknya pemilih.

"Hasil pengawasan simulasi pemungutan suara pada Sabtu (9/3/2024), terdapat 22 lokasi TPS yang dilaksanakan di gedung World Trade Centre (WTC) Kuala Lumpur, dengan 3 tahap antrian (tahap 1 antrian nomor urut, tahap 2 pengecekan akurasi data pemilih, dan tahap 3 pengisian daftar hadir) dan sistem one way," ujar Lolly.

"Catatannya, diperlukan ketepatan waktu petugas TPS, dan manajemen terhadap Daftar Pemilih Khusus (DPK, mereka yang tidak terdaftar di dalam DPT) yang mengantri lebih awal namun memasuki TPS 1 (satu) jam terakhir sehingga tidak terjadi crowded," tambahnya.

Sebagai informasi, KPU dan Bawaslu sebelumnya sepakat tak menghitung suara pemilih pos dan KSK di wilayah kerja PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) Kuala Lumpur karena masalah integritas daftar pemilih dan akan mengulang proses pemilu.

Dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) oleh PPLN Kuala Lumpur pada 2023 lalu, Bawaslu menemukan hanya sekitar 12 persen pemilih yang dicoklit dari total sekitar 490.000 orang dalam Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dari Kementerian Luar Negeri yang perlu dicoklit.

Bawaslu juga menemukan panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) fiktif hingga 18 orang.

Bawaslu bahkan menyampaikan, ada dugaan satu orang menguasai ribuan surat suara yang seyogianya dikirim untuk pemilih via pos.

Akibatnya, pada hari pemungutan suara, jumlah daftar pemilih khusus (DPK) yang hadir di TPS membeludak hingga 7,5 kali lipat pemilih DPT yang hadir di TPS.

Pemilih DPK adalah mereka yang tidak masuk daftar pemilih. Ini menunjukkan, proses pemutakhiran daftar pemilih di Kuala Lumpur bermasalah.

Pada metode KSK, jumlah pemilih DPK yang hadir bahkan 30 kali lipat lebih banyak ketimbang pemilih DPT yang hadir mencoblos.

Dalam mempersiapkan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, KPU diminta untuk melakukan pemutakhiran ulang daftar pemilih dan memastikan alamat-alamat para pemilih yang sebelumnya tidak jelas.

KPU juga memutuskan akan meniadakan pemungutan suara melalui metode pos dalam PSU ini.

Dari kasus yang sama, berdasarkan gelar perkara kemarin, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menduga bahwa 7 anggota PPLN Kuala Lumpur secara sengaja menambah jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah ditetapkan dan memalsukan DPT.

Para tersangka dijerat Pasal 545 dan/atau Pasal 544 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketujuh anggota PPLN Kuala Lumpur itu sebelumnya juga sudah dinonaktifkan sementara oleh KPU RI menyusul masalah tersebut.