JK Ungkap Kekhawatiran soal Krisis Ekonomi di Pemerintahan Selanjutnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla atau JK mengungkapkan salah satu kekhawatirannya di pemerintahan mendatang adalah soal krisis di bidang ekonomi.

Berdasarkan hasil hitung cepat (quick count), capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berpeluang dilantik pada Oktober 2024 mendatang.

Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam siaran ROSI yang tayang dalam YouTube Kompas TV, Kamis (7/3/2024).

"Saya tidak pesimis kepada masyarakat tapi saya pernah di pemerintahan juga di bisnis, mengerti angka-angka seperti itu menjadi masalah untuk pemerintah akan datang," ucap JK.

"Jangan pengalaman 98, 66. Krisis bangsa selalu terjadi apabila bersamaan krisis ekonomi dan politik bersama, jangan terjadi itu," sambung dia.

JK menyampaikan ini lantaran menilai bahwa masalah ekonomi ke depan yang dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran akan berat dan berpotensi menjadi bom waktu.

Terlebih, kata dia, masyarakat sudah biasa mendapatkan subsidi hingga bantuan sosial (bansos).

"Itu (subsidi hingga bansos) semua kira-kira saya hitung-hitung Rp 2.500 triliun, itu saja," ucap dia.

"Nah lain pihak, pajak kita berapa? Cuma Rp 2.800 triliun. Jadi bagaimana yang lain? Bagaimana ke daerah? Bagaimana garap pembangunan? Tidak ada lagi sumbernya. Ini sebenarnya kalau saya katakan, ini bom waktu yang akan terjadi," imbuh JK.

Meski begitu, ia mengakui, Prabowo adalah sosok yang berani dan mampu menyelesaikan masalah.

Namun, lanjutnya, dalam proses penyelesaian tetap akan ada perlawanan dari masyarakat.

"Akan sangat berat. Saya tahu Pak Prabowo orang berani ya. Boleh kalau dia berani menyelesaikan ini bisa jalan tapi rakyat akan tentu mengajukan perlawanan, yang sudah biasa mendapat bensin murah, listrik murah, BBM murah atau bansos yang banyak atau IKN," ucap dia.

Dia pun berpandangan Prabowo-Gibran kemungkinan tidak akan melanjutkan semua program dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Sebab, yang bisa melanjutkan program itu bukan individunya semata tetapi juga dilihat dari kemampuan ekonomi nasional.

"Yang melanjutkan bukan orang, kemampuan ekonomi nasional bisa enggak?" ujar dia.

"Karena ini semua terlanjut dibuat demikian rupa tanpa perhitungan yang baik, apa-apa subsidi, ada motor listrik subsidi, ada subsidi. Kemudian pajak terus dipotong, hilirisasi yang ugal-ugalan terjadi, terjadi khususnya nikel," sambungnya.

Selain itu, menurut JK, beban politik bisa diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi jika terkait beban ekonomi akan berdampak panjang.

Oleh karenanya, ia juga menekankan agar persoalan politik yang ada saat ini bisa diselesaikan secara konstitusional.

"Ini bebannya, politik itu bisa diselesaikan satu hari. Tapi ekonomi tidak. Jadi sebenernya kalau bom politik bisa dijinakan, tapi bom ekonomi tidak," tutut JK.