Salin Artikel

Perempuan Rentan Jadi Korban TPPO, Dirjen Imigrasi Minta Pembuatan Paspor Lebih Ketat

Pesan tersebut Silmy sampaikan ketika memberikan arahan kepada petugas Kantor Imigrasi (Kanim) pada Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Timur (NTT).

Silmy mengatakan, perempuan lebih rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Adapun NTT merupakan salah satu kantong pekerja migran Indonesia yang sempat disebut darurat TPPO.

"Dalam proses pemberian paspor khususnya wanita itu harus ketat. Usia 17 sampai 45 tahun itu harus ketat karena sebagian besar korban TPPO wanita," kata Silmy di Kanwil Kemenkumham NTT, Kupang, Kamis (7/3/2024).

Silmy menyebut, seseorang menjadi koraban TPPO biasanya karena mereka tidak memiliki cukup pengetahuan. Ia lantas mewanti-wanti petugas Imigrasi di daerah agar tidak menjadi bagian dari sindikat TPPO.

Petugas Imigrasi, kata Silmy, seharusnya mengingatkan calon pekerja migran agar mereka mengetahui aturan dan jaminan menyangkut hubungan kerja di negara lain seperti kontrak kerja.

"Jangan sampai malah kita yang malah ikut menjadi bagian daripada yang memberangkatkan," tutur Silmy.

Namun, petugas Imigrasi berperan dalam mencegah terjadinya TPPO dengan mengurangi risiko. Di antaranya melalui metode pembinaan.

Karena itu, Direktorat Intelijen (Ditintel) Imigrasi memiliki program desa binaan untuk mencegah terjadinya TPPO.

Desa binaan di NTT rencananya bakal dibentuk bersama-sama pemerintah daerah setempat hingga struktur pemerintah paling bawah yakni desa.

"Ketika mereka sudah paham mereka sendiri tidak mau (diajak sinndikat), karena ketika sudah mengajukan paspor itu kan dia sudah mulai dengan kebohongan," tutur Silmy.

Sebagai informasi, kasus TPPO di NTT memang menjadi atensi pemerintah. Mahfud MD saat menjabat Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pernah menyoroti maraknya kasus TPPO di NTT.

Mahfud menyebut, kasus TPPO di NTT sudah masuk kategori darurat karena banyaknya pekerja migran yang pulang dalam keadaan meninggal dunia.

"Sangat darurat, karena dari laporan yang diterima terhitung dari tahun 2020, 2021, hingga 2022 jumlahnya ada sekitar 1.900 mayat pulang ke Indonesia dan yang paling banyak memang NTT,” kata Mahfud di Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, Rabu (31/5/2023).

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/07/19351441/perempuan-rentan-jadi-korban-tppo-dirjen-imigrasi-minta-pembuatan-paspor

Terkini Lainnya

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Nasional
PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

Nasional
PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Nasional
Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Nasional
Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Nasional
Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Nasional
Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Nasional
Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Nasional
Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Nasional
Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan 'Single Persecution' dalam Kasus Korupsi

Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan "Single Persecution" dalam Kasus Korupsi

Nasional
Sang Cucu Pernah Beri Pedangdut Nayunda 500 Dollar AS, Sumber Uang dari SYL-Indira Chunda

Sang Cucu Pernah Beri Pedangdut Nayunda 500 Dollar AS, Sumber Uang dari SYL-Indira Chunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke