Curhat ke Dirjen Imigrasi, Kakanwil Kupang: Kantor Menyedihkan, Kos Mahal

KUPANG, KOMPAS.com - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kupang, Marciana Dominika Jone curhat soal kondisi petugas Imigrasi di Labuan Bajo kepada Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim.

Marciana menyebut, petugas Imigrasi di Labuan Bajo harus melayani 12.000 turis asing selama 2023. Namun, kantor mereka tidak baik.

"Tahun lalu sekitar 12.000 (turis asing) yang masuk tapi kantornya menyedihkan, Pak," ujar Marciana dalam acara dialog Dirjen Imigrasi dengan jajaran Kantor Imigrasi (Kanim) Imigrasi, di Kanwil Kemenkumham NTT, Kamis (7/3/2024).

"Memang kita dapat tanah dari Pemda, tapi tanah itu kecil," lanjut Marciana.

Tidak hanya kantor, para petugas Imigrasi di Labuan Bajo juga punya masalah tempat tinggal.

Menurut Marciana, kebanyakaan para petugas bukanlah penduduk lokal, sehingga harus menyewa kamar kos. Sedangkan, biaya sewa kamar kos dan biaya hidup di lokasi yang menjadi destinasi wisata internasional itu sangat mahal.

"Kosnya amat mahal, biaya hidupnya amat mahal, gaji mereka lebih banyak ya lebih banyak (untuk bayar) kos jadi mereka tidak punya simpanan," tutur Marciana.

Menurut Marciana, kondisi semacam itu tidak hanya terjadi di Labuan Bajo. Kanim di wilayah lain juga menghadapi persoalan sarana dan prasarana yang tidak memadai.

Selain itu, mereka juga hanya memiliki sumber daya manusia (SDM) yang terbatas.

Marciana menyebut, di NTT terdapat 21 kabupaten dan 1 kota. Sebanyak 5 di antaranya masuk kategori terluar, tertinggal, dan terisolir.

Menurut Marciana, NTT memiliki wilayah tugas keimigrasian yang sangat luas dan rawan terjadi tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pekerja non prosedural, dan masalah lalu lintas antar negara.

"Kerawanan lainnya adalah penyeberangan ilegal yang terjadi di Rote dan di perbatasan Atambua, Timor Leste," kata Marciana.

Karena kondisi tersebut, ia meminta Silmy dan jajarannya untuk membantu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana hingga SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.

"Mohon dukungan Pak Dirjen," kata Marciana.

Menanggapi persoalan ini, Silmy menyatakan pihaknya sedang mengupayakan alokasi tunjangan bagi para petugas Imigrasi di perbatasan negara.

Ia memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi mereka, termasuk mengenai biaya hidup.

"Kita sedang memperjuangkan tunjangan khusus di perbatasan, baik di tempat-tempat yang kiranya memerlukan juga tambahan tunjangan karena memang lebih mahal (biaya hidup)," tutur Silmy.

Sementara, terkait masalah sarana dan prasarana Silmy meminta jajaran Imigrasi di wilayah-wilayah tersebut mengajukan kebutuhan mereka.

Ia bahkan meminta agar rumah dinas pejabat Imigrasi dibuat lengkap beserta rumah mes bagi para pegawai Imigrasi. Lahan tersebut bisa dengan meminta alokasi dari pemerintah.

"Bahkan sampai mes, misalnya Labuan Bajo karena tadi dibilang mahal. Dipikirkan. Usulkan untuk mes, tanahnya minta sama Pemda," kata Silmy.

"Sehingga yang muda-muda yang masih senang istilahnya hidup ramai-ramai, seneng,  mendapatkan manfaat," lanjut Silmy.