Singgung Keberpihakan Jokowi, Pengamat: Apakah Bersikap Sama jika Pemenang Pilpres Paslon 01 atau 03?

Terutama, setelah dibahasnya program makan siang gratis milik pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo-Gibran, dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 26 Februari 2024.

"Cara-cara yang dilakukan Jokowi seperti ini semakin menguatkan bahwa kepemimpinan sekarang ini begitu nir etika," kata Ari kepada Kompas.com, Selasa (27/2/2024).

"Dan semakin menguatkan bahwa peran presiden sebagai Ayah dari salah satu paslon memang tidak terelakkan keberpihakkannya," ujarnya lagi.

Ari pun mempertanyakan apakah Jokowi akan bersikap serupa terhadap program paslon lain yang bukan putra atau kerabatnya.

"Menjadi pertanyaan apakah Jokowi akan melakukan hal yang serupa jika pemenang Pilpres adalah paslon 01 atau 03 yang notabene bukan anak atau kerabatnya?" katanya.

Lebih lanjut, Ari menilai bahwa pembahasan program makan siang gratis untuk masuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025 oleh kabinet Jokowi saat ini sangat tidak pantas dilakukan.

Sebab, pemerintahan Jokowi belum selesai dan proses pemilihan presiden (Pilpres) 2024 belum sampai pada pengumuman hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Secara etika politik, pembahasan program makan siang gratis sudah dilakukan oleh pemerintahan sekarang sangat tidak pantas. Bukankah secara de facto dan de jure proses Pilpres belum selesai?" kata Ari.

Untuk itu, Ari menyarankan agar program makan siang gratis akan lebih baik dibahas oleh pemerintah selanjutnya.

Menurut Ari, pemerintahan saat ini akan terus dikritik oleh publik jika pembahasan terus berlanjut. Sebab, terkesan ingin janji kampanye salah satu paslon teralisasikan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan adalah makan siang gratis yang ditawarkan pasangan Prabowo-Gibran.

"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," kata Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Suharso mengungkapkan, pembahasan program ikonik itu diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Jokowi tetap terealisasi.

Kendati begitu, penyusunan ini baru tahap awal, RKP dan RAPBN yang lebih rinci akan tersusun usai hasil hitung manual KPU yang menjadi hasil hitung resmi Pilpres 2024 keluar.

"RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih. Tetapi ancer-ancernya sudah dilakukan," ujar Suharso.