Jubir Sebut Prabowo Tak Cuma Libatkan Jokowi soal Kabinet, tapi Juga SBY

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut, bukan hanya Presiden Joko Widodo yang bakal dilibatkan untuk menyusun kabinet dan menentukan arah pemerintahan Prabowo ke depan.

Menurut Dahnil, calon presiden (capres) nomor urut 2 itu juga akan melibatkan Presiden Ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta partai-partai politik pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rabuming Raka pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

“Pak Prabowo pasti berdiskusi dengan banyak pihak terutama partai koalisi, dalam hal ini juga Pak Jokowi sebagai presiden yang punya pengalaman panjang selama 10 tahun, termasuk Pak SBY, termasuk ketua-ketua umum partai politik,” kata Dahnil dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Senin (26/2/2024).

Sejak awal, kata Dahnil, Prabowo telah menyampaikan keinginannya untuk meneruskan kepemimpinan Jokowi.

Prabowo ingin mengambil kebijakan dan model kepemimpinan yang diwariskan oleh presiden terdahulu, meneruskan yang baik dan membenahi yang kurang. Presiden terdahulu itu, bukan cuma Jokowi, tetapi juga SBY, Megawati Soekarnoputri, bahkan Soekarno.

Namun, dari Jokowi, Prabowo banyak mempelajari pemerintahan lantaran selama lima tahun menjabat sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju. Dahnil menyebut, Jokowi menjadi teman diskusi Prabowo.

Sejalan dengan itu, lanjut Dahnil, Prabowo banyak belajar dari SBY yang memiliki latar belakang serupa, yakni kalangan militer yang juga pimpinan partai politik.

“Tentu banyak hal yang bisa dan perlu dipelajari dari Pak SBY. Itulah kenapa beliau (Prabowo) juga intens berdiskusi dengan Pak SBY, Pak Jokowi, dan semua pemimpin-pemimpin yang punya pengalaman panjang,” ujarnya.

Sebagai presiden mendatang, sebut Dahnil, Prabowo berhak menyusun kabinet dan arah pemerintahan ke depan. Namun, menurut dia, tak ada salahnya jika Ketua Umum Partai Gerindra itu melibatkan banyak pihak.

“Pak Prabowo memang punya hak prerogatif untuk menyusun pemerintahan beliau, namun tentu Pak Prabowo membuka diri dari masukan-masukan para tokoh, apalagi itu dari Pak Jokowi atau tokoh-tokoh lain,” kata Dahnil.

Prabowo juga membuka komunikasi politik ke banyak pihak, bahkan, partai-partai politik yang pada Pilpres 2024 tak mendukung Prabowo-Gibran.

“Kita ingin membangun pemerintahan yang kuat, stabilitas politik yang terjaga yang sudah dimulai dan dilakukan oleh Pak Jokowi,” kata Dahnil.

“Tentu Pak Prabowo akan membangun komunikasi dengan partai-partai lain, baik itu partai yang bergabung di nomor urut 1 maupun nomor urut 3,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, pasangan Prabowo-Gibran unggul dalam Pilpres 2024 menurut hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga. Hasil hitung cepat final Litbang Kompas, misalnya, memperlihatkan perolehan suara Prabowo-Gibran mencapai 58,47 persen.

Pasangan capres-cawapres nomor urut 2 itu didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Sementara, capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendulang 25,23 persen suara. Pasangan ini didukung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat.

Selanjutnya, masih menurut quick count, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mendapat 16,30 persen suara. Capres-cawapres ini didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Akan tetapi, quick count bukanlah hasil resmi pemilu. Menurut Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari, penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara Pemilu 2024.

Oleh karena pemungutan suara digelar secara serentak pada 14 Februari 2024, penetapan rekapitulasi suara nasional dilakukan paling lambat pada 20 Maret 2024.