Target BKKBN pada 2024: Stunting Turun Jadi 14 Persen, Unmet Need 7,40 Persen

KOMPAS.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan menggenjot pencapaian target pada 2024. Fokus utama dari target ini adalah pada penurunan stunting dan kebutuhan Keluarga Berencana (KB) modern yang tidak terpenuhi (unmet need).

Hal tersebut disampaikan Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo setelah membuka acara Konsolidasi Program Dukungan Manajemen Nasional dalam Percepatan Capaian Bangga Kencana dan Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2024 di Hotel MG Setos, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (23/2/2024).

“Sebetulnya yang kita mau fokus di antaranya tentang stunting. Stunting betul-betul butuh kerja keras karena kita targetkan 14 persen di 2024,” ungkap dr Hasto dalam siaran persnya, Jumat (23/2/2024).

Adapun fokus kedua pada target BKKBN, kata dr Hasto, adalah penurunan angka unmet need. Hal ini karena selama pandemi Covid-19, akseptor yang selayaknya mendapatkan layanan KB belum terlayani. Pada 2023, angka unmet need mencapai 7,70 persen dan ditargetkan dapat turun menjadi 7,40 persen pada 2024.

Bersamaan dengan itu, lanjut dr Hasto, BKKBN juga menargetkan penurunan total fertility rate (TFR), prevalensi kontrasepsi modern (mCPR), dan kelahiran menurut umur atau age specific fertility rate (ASFR).

Kemudian, BKKBN juga menargetkan menaikkan Indeks Capaian Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel.

dr Hasto juga menyampaikan bahwa mCPR pada 2023 sebesar 62,92 persen dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada 2024.

“Target-target ini harus dipetakan di depan untuk kemudian dicapai. Kinerja-kinerja lain yang sifatnya administratif dan juga menunjukkan akuntabilitas, LKIP, SAKIP, nilainya harus juga bagus. Target-target itu yang menjadikan indikator kinerja,” ujarnya.

Berkaitan dengan usia pernikahan, dr Hasto meminta para perempuan untuk memperhatikan usia ketika ingin hamil. Sebab, perempuan dinilai tidak boleh terlalu muda atau terlalu tua saat melahirkan.

“Itu artinya, perempuan-perempuan kalau kawin jangan terlalu muda, jangan kurang dari 20 tahun. Target BKKBN 22 tahun. Tapi juga jangan terlalu tua. Jadi, kalau jomblo jangan lama-lama. Terlalu muda dan terlalu tua risiko stunting-nya juga tinggi,” terangnya.

Ia juga menambahkan bahwa BKKBN memiliki indeks baru bernama Indeks Pembangunan Keluarga atau iBangga. Indeks ini berkaitan dengan keluarga yang mandiri, tenteram, dan bahagia. Target untuk indeks ini sendiri adalah di atas 60 dan saat ini telah mencapai 61.

“Ini indeks pembangunan keluarga seperti happiness index,” tuturnya.

Langkah terbaik turunkan stunting

Pada acara yang sama, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menyampaikan bahwa Kota Semarang berhasil menurunkan angka stunting menjadi di bawah 10 persen.

“Alhamdulillah, penurunan angka stunting kelihatan nyata di Kota Semarang. Kami berharap, program-program yang dicanangkan bisa menurunkan angka stunting secara signifikan," ujar Hevearita.

Penurunan tersebut, jelasnya, didukung dengan adanya program “Rumah Pelita” yang merupakan program penitipan khusus anak stunting. Menurutnya, program ini telah berhasil menurunkan hampir 60 persen kasus stunting di Semarang.

Hevearita berharap program itu akan terus bertambah, tidak hanya untuk anak stunting, tetapi juga untuk anak berisiko stunting. Ia juga berharap agar hal ini berpengaruh pada eliminasi penyakit tuberkulosis (TB).

Perlu diketahui, konsolidasi tersebut merupakan ajang evaluasi dan konsolidasi pelaksanaan dukungan manajemen program yang akan dicapai pada 2024.

Acara itu dihadiri oleh Direktur Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB Akuntabilitas Pengawasan III Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga (KPAPO) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Sekretaris Utama BKKBN, serta para pejabat pimpinan tinggi pratama BKKBN di lingkup Sekretariat Utama BKKBN.

Hadir pula Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Tim Kerja Perencanaan dan Kinerja--Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dinas perpustakaan dan kearsipan (DAK)--Provinsi Jawa Tengah, Tim Kerja Umum (Pengelola Arsip) Provinsi Jawa Tengah, serta para pejabat administrator, pejabat fungsional, dan pelaksana di lingkup Sekretariat Utama BKKBN.