ICW Nilai KPK Sangat Lambat Tangani Kasus Pungli Pegawainya Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat lambat dalam mengusut tindak pidana dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan puluhan pegawai rumah tahanan (Rutan) sendiri.

Peneliti ICW Diky Anandya meminta Dewan Pengawas (Dewas) KPK mendorong pihak lembaga antirasuah segera menindak secara pidana pegawai mereka.

“Sebagaimana diketahui, bahwa proses penanganan perkara oleh KPK terhadap pegawainya sendiri ini sangat lah lamban,” ujar Diky dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Selasa (20/2/2024).

Diky mengingatkan, Dewas telah melaporkan kasus pungli itu kepada pimpinan KPK pada Mei 2023 lalu atau sudah hampir satu tahun.

Persoalan pungli itu juga dibahas dalam forum Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diikuti pimpinan dan pejabat KPK serta Dewas.

“Namun hingga saat ini, KPK tak kunjung mengumumkan nama-nama tersangka,” kata Diky.

Lebih lanjut, Diky meminta KPK mengevauasi dan memperkuat sistem pengawasan guna menutup celah praktek korupsi di internal lembaga mereka.

Seharusnya, sebagai lembaga penegak hukum KPK memahami pengelolaan rutan menjadi salah satu sektor yang paling rawan terjadi korupsi.

Sebab, para tahanan kasus korupsi bisa berinteraksi dengan pegawai KPK secara langsung.

“Selain itu, tindakan jual-beli fasilitas yang disinyalir terjadi di rutan KPK saat ini juga bukan modus baru dan kerap terjadi pada rutan maupun lembaga pemasyarakatan lain,” tutur Diky.

Sementara itu, Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah menggelar ekspose dan sepakat meningkatkan perkara penyelidikan pungli di rutan meningkat ke penyidikan.

Dalam aturan di KPK, ketika suatu perkara naik ke tahap penyidikan maka terdapat pihak yang suda ditetapkan sebagai tersangka.

“Saat ini perkaranya telah disepakati dalam gelar perkara untuk masuk ke tahap penyidikan oleh Kedeputian Penindakan KPK,” ujar Ali, Selasa.

Sebagai informasi, pada Kamis (15/2/2024), Dewas KPK membacakan putusan sidang etik terhadap 90 pegawai Rutan KPK yang terlibat pungli.

Perkara mereka dibagi menjadi enam kluster yang berbeda-beda.

Tetapi, secara umum materi perbuatan mereka sama yakni penerimaan uang menyangkut pemberian fasilitas kepada para tahanan korupsi.

Jumlah uang yang diterima para petugas rutan itu bervariasi, mulai dari jutaan, puluhan juta rupiah, hingga Rp 425 juta dalam kurun waktu yang berbeda.

Dewas KPK kemudian menjatuhkan sanksi etik berat kepada 78 pegawai berupa permintaan maaf secara terbuka.

Sementara itu, perkara 12 orang lainnya diserahkan ke Sekretaris jenderal (Sekjen) karena perbuatan mereka dilakukan ketika Dewas KPK belum dibentuk.