Menkes Sebut Ratusan Ribu Petugas Pemilu Idap Penyakit Risiko Tinggi, Baru Ketahuan Usai Bertugas

Sayangnya, menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, hal itu baru diketahui setelah mereka dinyatakan diterima pendaftarannya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Isunya kemarin adalah, sudah diskrining, sudah ketahuan mana yang sehat mana yang enggak, cuma sudah keburu terdaftar," kata Budi Gunadi dalam jumpa pers, Senin (19/2/2024).

Budi Gunadi mengungkapkan, dari hasil screening kesehatan terhadap 6,4 juta petugas pemilu, Kemenkes mendapati sekitar 400.000 di antaranya berisiko tinggi. Tetapi, mereka telah telanjur bertugas.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menyampaikan bahwa 34 persen petugas pemilu memiliki riwayat hipertensi, 26 persen jantung koroner, gagal ginjal kronis delapan persen, dan diabetes mellitus tiga persen.

Budi labtas menyayangkan hal tersebut, meskipun jumlah kematian petugas Pemilu 2024 jauh lebih rendah dibandingkan Pemilu 2019 karena sejumlah antisipasi dan upaya preventif.

Selain melakukan screening atau penapisan kesehatan para petugas pemilu, KPU juga telah menempuh beberapa inovasi guna meringankan kerja para petugas pemilu dalam mempersiapkan pemungutan suara hingga mengerjakan penghitungan suara.

Kemudian, Budi Gunadi menyoroti perihal waktu kerja para petugas pemilu sangat panjang dan nyaris tidak berhenti. Apalagi, penghitungan suara harus selesai maksimum dalam 23 jam setelah pemungutan suara selesai.

"Jenderal itu kalau tentara mau perang diskrining dulu, kalau sudah sakit enggak boleh ikut perang, apalagi tentaranya mau perang kualifikasi lebih tinggi, Kopassus gitu, pasti skriningnya lebih ketat lagi," ujar Budi Gunadi memberi pengandaian.

"Ini petugas pemilu aku dengar ada yang sampai di atas 10 jam, sampai 15 jam (kerjanya), ini kan sudah kerja kayak tentara Kopassus gitu kan. Kerjanya benar-benar kayak kerja yang khusus dan berat," katanya lagi.

Budi Gunadi berharap, pada Pemilu 2029, para instansi terkait dapat meneken aturan agar proses penapisan kesehatan ini dapat dilakukan sebelum pendaftaran petugas pemilu.

Hal ini bertujuan supaya para petugas pemilu yang terdaftar dapat dipastikan riwayat kesehatannya.

"Bisa enggak di puskesmas di satu kecamatan cover TPS (Tempat Pemungutan Suara) di kecamatan itu, sehingga yang berisiko tinggi saja dulu seenggaknya bisa didampingi, dicek," kata Budi Gunadi.

"Jadi enggak usah keburu sampai sakit, Karena bagaimana pun mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena satu nyawa saja sudah kebanyakan, kalau bisa jangan ada lagi," ujarnya lagi.