Salin Artikel

KPU Sebut Baru 7,27 Persen Data TPS Diunggah Ke Sirekap

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut baru 7,27 persen data hasil penghitungan suara yang diunggah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Sistem Informasi Rekapitupasi Penghitungan Suara (Sirekap).

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyebut, 7,27 persen itu berasal dari 59.836 tempat pemungutan suara (TPS) baik di dalam maupun luar negeri.

"Menurut data per jam 19.00 WIB malam ini sudah ada 59.836 TPS yang mengunggah atau sekitar 7,27 persen," kata Hasyim dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube KPU, Rabu (14/2/2024) malam.

Menurut Hasyim, meskipun pemungutan suara telah berakhir sejak siang tadi, namun proses penghitungan surat suara masih berlangsung.

Setelah surat suara selesai dihitung di TPS, petugas akan melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Hasyim menyatakan, pihaknya berupaya untuk tetap independen dan bekerja secara profesional.

"Berusaha bekerja secermat mungkin supaya kemudian kita dapat tetap akuntabel dan proses penghitungan suara transparan," tutur Hasyim.

Adapun sampai saat ini KPU belum mengumumkan hasil pemungutan suara. Namun, hasil real count sementara KPU yang telah diunggah via sirekap dapat dipantau di link https://pemilu2024.kpu.go.id/.

Sejumlah lembaga survei juga telah merilis hasil penghitungan sementara berdasarkan metode hitung cepat atau quick count.

Berdasarkan laporan Litbang Kompas, per pukul 21.21 WIB malam ini 88,45 persen dari 2.000 sampel TPS sudah masuk.

Pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dengan angka 58,73 persen.

Posisi kedua diisi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan angka 25,10 persen dan Ganjar Pranowo-Pranowo-Mahfud MD di urutan ketiga dengan suara 16,17 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/14/22404301/kpu-sebut-baru-727-persen-data-tps-diunggah-ke-sirekap

Terkini Lainnya

Tapera Ditolak Pekerja-Pengusaha, Pemerintah Lanjut Terus

Tapera Ditolak Pekerja-Pengusaha, Pemerintah Lanjut Terus

Nasional
Gugatan Usia Calon Kepala Daerah Diduga Sengaja Diajukan Jelang Pilkada

Gugatan Usia Calon Kepala Daerah Diduga Sengaja Diajukan Jelang Pilkada

Nasional
Putusan MA Diduga Bagian Manuver Politik demi Bantu Kaesang di Pilkada

Putusan MA Diduga Bagian Manuver Politik demi Bantu Kaesang di Pilkada

Nasional
Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Nasional
Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Gula-gula' Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

[POPULER NASIONAL] "Gula-gula" Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Nasional
Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke