TNI-Polri Antisipasi Potensi Unjuk Rasa, Kapolri: Pengalaman 2019 Kita Minimalisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya bersama TNI akan mengamankan proses jalannya Pemilu 2024 sehingga peristiwa 2019 tidak kembali terulang.

Adapun pada Pemilu 2019, massa pendukung Prabowo Subianto yang tidak puas dengan hasil pemilu melakukan unjuk rasa. Demonstrasi itu mengakibatkan 8 orang meninggal dunia dan ratusan orang luka-luka.

Sigit tidak menyampaikan adanya potensi protes di jalanan oleh para pihak yang tidak puas dengan hasil Pemilu 2024. Karena itu, pihaknya bakal melakukan tindakan guna mencegah situasi yang tak terkendali.

"TNI Polri akan mengamankan masyarakat sehingga hal-hal yang akan terjadi pengalaman 2019 kita minimalisir di tahun 2024 ini," kata Sigit usai meninjau kesiapan Pasukan Pengamanan Pemilu Operasi Mantap Brata di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024).

Sigit mengatakan, pihaknya mengizinkan masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemilu turun ke jalan.

Meski demikian, pihaknya menekankan penyampaian protes tidak dilakukan secara anarkis dan membahayakan orang lain.

Di sisi lain ia juga berharap masyarakat menyalurkan ketidakpuasan mereka melalui saluran resmi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Namun demikian bila ada potensi tidak puas kita akan turun ke lapangan. Tapi kita mengantisipasi potensi yang kemudian melakukannya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan," tutur Sigit.

Sebagai informasi, pada hari ini masyarakat seluruh wilayah di Indonesia mengikuti proses pemungutan suara pemilihan presiden, calon anggota DPR RI, DPRD, dan DPD.

Meski demikian, terdapat sejumlah wilayah yang terdapat bencana alam dan situasi yang tidak kondusif. Masyarakat setempat disebut dijadwalkan melakukan pemungutan suara susulan.