Salin Artikel

Bawaslu Ingatkan Pengawas Tak Paksakan Copot APK, Jangan Korbankan Diri Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.com- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) mengimbau kepada para pengawas di daerah untuk tidak memaksakan untuk mencopot alat peraga kampanye (APK) yang sulit diturunkan.

"Kami sampaikan kepada pengawas, mohon agar alat peraganya sulit untuk diturunkan untuk tidak kemudian mengorbankan diri sendiri," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Minggu (11/2/2024).

Bagja mengakui bahwa Bawaslu memiliki keterbatasan untuk menurunkan semua APK yang ada.

Sebab, ada sejumlah APK yang dipasang di tempat-tempat yang sulit diturunkan.

"Ada yang dipasang di pohon randu, itu kan agak sulit," kata dia.

Oleh karena itu, ia meminta kepada para pengawas di daerah agar tidak memaksakan diri supaya tidak menimbulkan kecelakaan.

"Kalau tidak punya kemampuan jangan dipaksakan, karena nanti, tidak punya kemampuan memanjat, alat tidak punya, dipaksakan, jatuh, celaka, dan lain-lain, itu jadi persoalan bagi kita semua," ujar Bagja.

Bagja pun menegaskan bahwa pencopotan APK sesungguhnya bukan tanggung jawab Bawaslu, melainkan peserta pemilu yang memasangnya di masa kampanye lalu.

Namun, ia menilai kebanyakan APK di berbagai wilayah sudah berhasil diturunkan.

"Kalau teman-teman lihat banyak sudah yang diturunkan banyak yang bersih di seluruh daerah, kalaupun 1-2 pasti masih tertinggal, jelas. Tinggal apakah ada iseng masang lagi atau enggak, nah kita turunkan lagi," kata Bagja.

Seperti diketahui tahapan Pemilu 2024 sudah memasuki masa tenangselama tiga hari, yakni pada 11, 12, dan 13 Februari 2024.

Masa tenang dilaksanakan tepat sehari setelah berakhirnya masa kampanye hingga sehari sebelum pemungutan suara.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/12/09455831/bawaslu-ingatkan-pengawas-tak-paksakan-copot-apk-jangan-korbankan-diri

Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke