TKN Bantah Dugaan Prabowo Korupsi Pembelian Pesawat Tempur Qatar

TKN menyebut bahwa berita ini sebagai kabar bohong dan fitnah terhadap Prabowo.

Juru bicara TKN yang juga juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut bahwa rencana pembelian 12 unit Mirage tahun lalu tak terealisasi karena keterbatasan fiskal.

Awal Januari lalu, Dahnil pernah mengatakan bahwa pembelian pesawat itu ditunda. Namun, kali ini, ia bilang dibatalkan.

Pada intinya, ujar dia, tak ada kontrak yang berlaku efektif maupun transaksi apa pun terkait Mirage dari Qatar.

"Sementara kami batalkan," kata Dahnil dalam jumpa pers di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (10/2/2024).

Kabar dugaan korupsi beredar di media sosial

Adapun kabar ini ditulis di laman META NEX dengan judul "Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation" yang dikutip lewat situs agregator berita MSN.com.

Per malam ini, situs itu sudah tak bisa diakses.

Dalam dokumen yang tersebar, disebutkan bahwa lembaga antikorupsi Uni Eropa The Group of States against Corruption (GRECO) tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi terkait pembelian bermasalah 12 pesawat Mirage 2000-5 dari Qatar.

Pembelian ini dijembatani oleh perusahaan asal Ceko sebagai pihak ketiga.

Di dalam dokumen itu, GRECO disebut mengajukan permohonan tindakan kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Dokumen itu menyebutkan, terdapat dugaan yang perlu diinvestigasi, bersumber dari dokumen whistleblower dari Parlemen Eropa, bahwa jutaan dolar AS hasil pembelian jet tua itu mengalir kepada Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

Investigasi itu, menurut dokumen yang sama, berfokus pada dugaan korupsi lainnya di dalam Kementerian Pertahanan, termasuk penunjukan lelang dan perusahaan cangkang yang diklaim terhubung dengan orang-orang yang berafiliasi langsung dengan Prabowo.

Dokumen itu juga menyinggung bahwa Prabowo merupakan kandidat yang sedang membutuhkan dukungan dana untuk berkampanye dalam Pilpres 2024 dan kemungkinan pilpres berlangsung dua putaran.

Dokumen itu menyampaikan, jika menang pilpres, Prabowo akan memastikan kesepakatan soal pesawat tempur Qatar ini sebagai quid pro quo atau semacam tukar guling.

"Hal ini berpotensi menjadi krisis dan memalukan sehingga berdampak terhadap kepentingan kita," tulis dokumen itu.

Ketua TKN klaim hubungi banyak pihak

Sementara itu, Ketua TKN Rosan Roeslani mengeklaim bahwa dirinya telah mengonfirmasi langsung kabar itu kepada sejumlah pihak yang menurut dia berkaitan dengan dokumen permohonan yang diklaim berasal dari GRECO.

"Pertama, yang saya telepon itu pertama kali adalah ambassador Sung Kim, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia yang baru saja kembali ke (Washington) DC," kata Rosan dalam kesempatan yang sama.

"Dan dia menyatakan, setelah dia cek ke anak buahnya bahwa tidak ada yang masuk ke Indonesia. Itu yang pertama," ia menambahkan.

Kedua, Rosan mengaku menghubungi Daniel Kritenbrink, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik.

"Yang ketiga, saya juga meminta bantuan dari embassy Indonesia kita di Amerika dan mengontak yang namanya Keith Devereaux. Itu yang bertanggung jawab di Indonesian desk, yang bertugas di Department of State (Kementerian Luar Negeri)," jelas dia.

"Dan dia me-reply, setelah dilakukan pengecekan, seperti yang disampaikan, tidak pernah ada. Jadi tiga orang yang kami hubungi untuk memastikan," ucap Rosan.

Dahnil Anzar mengeklaim, TKN mengetahui persis bahwa kabar itu hoaks dan mereka tahu persis dalang di balik kabar bohong ini.

"Dalam beberapa kasus, data-data atau penulisan-penulisan hoaks punya karakteristik yang sama. Tim kami sudah punya pengamatan tersebut dan pelakunya sama dengan hoaks yang selama ini sengaja disampaikan terkait informasi-informasi di luar negeri," kata dia.

"Ada indikasi (mengarah kepada seseorang). Jelas kami tahu persis siapa yang melakukan ini, makanya kami akan kumpulkan bukti yang cukup, baru kami proses secara hukum," tambah Dahnil.

Sementara itu, Wakil Ketua TKN Habiburokhman mengaitkan situasi ini dengan elektabilitas para pasangan calon beberapa hari jelang pemungutan suara Pilpres 2024 pada 14 Februari nanti.

"Jangan karena sudah panik, misalnya sudah sulit berkompetisi, lalu menggunakan cara-cara fitnah dan hoaks untuk mendegradasi kompetitor," ujar Habiburokhman dalam kesempatan yang sama.