Tegas Tolak Presiden Tiga Periode, Megawati: Saya Kan Taat Aturan

CIBINONG, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa dirinya menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang sempat ramai diwacanakan di ujung pemerintahan Joko Widodo.

Megawati bersikap demikian karena mengaku dirinya taat aturan Konstitusi.

Dalam Konstitusi, masa jabatan presiden diatur lima tahun dengan maksimal dua periode menjabat.

"Iya (tegas menolak), saya kan taat aturan," kata Megawati dalam acara Rosi yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (8/2/2024) malam.

Megawati berujar, apa yang dipilih olehnya untuk menolak isu tiga periode adalah bagian menjalankan konstitusi.

Menurut dia, konstitusi harus dijalankan agar tatanan pemerintah dan negara berlangsung sebagaimana mestinya.

"Iya dong. Kalau bukan kita (menjaga Konstitusi) lalu siapa? Amburadul enggak ada lagi nanti konstitusi. Lalu terus mau dijadikan apa negara ini?" tanya Presiden kelima RI ini.

Lebih lanjut, pembawa acara sekaligus jurnalis senior Rosianna Silalahi bertanya kepada Megawati apakah dipilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD lantaran kekhawatiran Konstitusi tidak terjaga dengan baik.

Megawati pun membenarkan pertanyaan dan pandangan Rosi tersebut.

"Yang saya ingin betul itu, please, pilih pemimpin itu yang betul-betul akan mengayomi kalian. Yang akan memberikan arah jalan ke mana, ke depan. Yang ke depannya itu saya bilang tadi sudah diarahkan oleh para pendiri bangsa, dan saya yakin, yakin," ujar Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.

Catatan Kompas.com, Megawati berulang kali menegaskan diri menolak jabatan presiden menjadi tiga periode.

Tahun lalu, tepatnya saat diwawancarai Harian Kompas, putri Presiden Pertama RI Soekarno ini juga menyatakan hal senada.

Dia menyatakan bahwa wacana penundaan Pemilu atau pun perpanjangan masa jabatan presiden hendaknya tak perlu dipikirkan.

Ketentuan masa jabatan presiden dua periode yang telah diatur dalam UUD 1945 semestinya harus dijalankan.

"Mantap, ya sudah, kalau kita bilang 2 periode, ya 2 periode gitu lho," kata Megawati dalam wawancara khusus Harian Kompas dikutip Kompas TV, Kamis (12/1/2023).

"Kan berarti, katakan kemarin heboh-heboh, mau perpanjangan atau penundaan pemilu. Saya terang saja, langsung enggak usah mikir, enggak, gitu wae (saja)," lanjut dia.