Gentong Babi dan Ayam Bontol: Salah Kaprah Implementasi Anggaran

Wapres Amerika Serikat saat itu, John C. Calhoun mengusulkan penggelontoran dana pembangunan jalan raya yang menghubungkan Amerika Serikat bagian timur dan selatan dengan Amerika Serikat bagian barat untuk kepentingal eletoral semata. Rencana tersebut akhirnya gagal karena di-veto oleh Presiden James Madison.

Gentong babi dikenal sebagai kiasan pengeluaran pemerintah yang sebenarnya untuk kepentingan elektoral agar incumbent dapat terpilih kembali pada pemilihan umum.

Praktik gentong babi pada era politik modern telah dilakukan dengan berbagai model dan bentuk di banyak negara.

Terminologi gentong babi muncul dari gentong yang digunakan untuk mengawetkan daging babi asin sebelum dikenalnya sistem pendingin.

Gentong babi saat ini juga menjadi simbol bagi pengeluaran pemerintah yang dinilai boros, rawan penyelewangan dan tidak tepat guna.

Penggelontoran bantuan sosial di tahun politik seperti saat ini turut menimbulkan polemik seperti itu pada masyarakat kita. Terbaru, pemerintah mengumumkan bansos BLT (Bantuan Langsung Tunai) Mitigasi Risiko Pangan sebagai pengganti dari BLT El Nino.

BLT Mitigasi Risiko Pangan tersebut menyasar 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), berlaku selama 3 bulan Januari – Maret 2024 dengan besaran Rp 200.000 tiap bulan per KPM.

Menariknya, pencairannya akan sekaligus disalurkan pada awal Februari 2024 sebesar Rp 600.000 per KPM dan akan dievaluasi setiap 3 bulan.

Anda dan saya tentu sudah tahu, Pilpres akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang. Maka dapat dimaklumi, apabila sebagian masyarakat menilai momentum pendistibusian bansos ini sarat akan kepentingan politik.

Apabila Pilpres berlanjut ke putaran kedua pada 26 Juni 2024 pun, momentumnya akan kembali bersamaan dengan evaluasi tiga bulanan BLT Mitigasi Pangan pada periode April-Juni 2024.

APBN 2024 sebetulnya telah menganggarkan sebesar Rp 496,8 triliun untuk program perlindungan sosial (perlinsos). BLT Mitigasi Risiko Pangan yang didistribusikan pada awal Februari 2024 memerlukan tambahan anggaran tersendiri sebesar Rp 11,25 triliun.

Maka anggaran perlinsos pada APBN 2024 tentu akan menjadi lebih besar dibanding anggaran perlinsos pada masa pandemi covid-19 sekalipun yang sebesar Rp 498 triliun pada 2020 dan Rp 468,2 triliun pada 2021 saat varian delta merajalela.

Anda tentu pernah mendengar kisah kejam tentang "Stalin dan Ayam bondol". Stalin menganalogikan rakyatnya sebagai ayam bondol, yang akan sekejap melupakan keadaan ‘bondolnya’ apabila diberikan segenggam gandum.

Implementasi anggaran negara tentu tidak boleh berdasarkan analogi tersebut. Pendistribusian bansos harus menyasar kepada rakyat yang benar–benar membutuhkan dan juga pada momentum yang tepat, sehingga upaya menurunkan kemiskinan betul–betul optimal.

Di belahan dunia manapun, anggaran negara dan kepetingan politik, sejatinya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Namun yang paling penting adalah bagaimana keduanya harus bisa dikelola dengan baik.

Semua orang-pun sudah tahu rumusnya, kepentingan bangsa dan negara harus berada di atas kepentingan politik, termasuk dalam pengelolaan anggaran negara.

Penggunaan anggaran negara tentu harus berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan sesaat, apalagi elektoral.

Anggaran negara yang tidak digunakan secara tepat guna tidak akan dapat berkontribusi secara maksimal terhadap upaya untuk menggenjot ekonomi dan menurunkan kemiskinan.

Alih–alih justru dapat ikut menambah beban postur APBN kita yang sudah berpuluh tahun mengalami defisit.

Penggunaan anggaran negara harus tepat guna dan dilakukan secara efektif serta efisien. Tanpa tata kelola anggaran yang baik, mustahil kemajuan dan pembangunan yang berkelanjutan dapat kita nikmati.

Masyarakat tentu harus turut mengawasi dan memiliki sense of belonging terhadap pengelolaan #UangKita.

Akuntabilitas dan transparansi terhadap penggunaan anggaran negara merupakan hal penting, karena negara ini dibangun dengan perjuangan bersama dan gotong royong.

Gentong babi dan ayam bondol telah memberikan pesan bagi kita, bagaimana pengelolaan anggaran negara tidak boleh salah kaprah.

Sejatinya, Pemilu 2024 dan segala polemik bansos-nya dapat menjadi rangkaian peristiwa dan momentum yang penting bagi masyarakat kita untuk menimbang dan menentukan pilihannya.