PDI-P Sebut Kritik Kampus untuk Jokowi Tak Boleh Diremehkan

JAKARTA, KOMPAS.com- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, kritik dari elemen perguruan tinggi terhadap Presiden Joko Widodo tidak boleh diremehkan.

"Pergerakan dari elemen perguruan tinggi ini tidak boleh dianggap remeh karena ini melawan berbagai bentuk intimidasi," kata Hasto di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (3/2/2024)

Menurut sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud ini, gerakan keprihatinan yang disampaikan oleh akademisi dari berbagai perguruan tinggi adalah cermin dari kekuatan moral dan kebenaran.

Oleh karena itu, Hasto menilai bahwa gerakan peguruan tinggi yang semakin masif menunjukkan demokrasi di Indonesia sedang mengalami persoalan serius.

"Ketika dengan politik hati nurani, perguruan tinggi sudah menyampaikan sikapnya dan ini diikuti oleh perguruan tinggi besar baik negeri maupun swasta, ini menujukkan bahwa demokrasi Indonesia memghadapi persoalan yang serius," kata dia.

Sebelumnya, civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan petisi Bulaksumur di Balairung UGM, DIY, Rabu (31/1/2024).

UGM merasa prihatin dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini, dan dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.

Hal yang sama juga dilakukan civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) yang menyampaikan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".

Sejumlah civitas akademika dari kampus lain pun ikut menyuarakan keprihatinam serupa, termasuk Universitas Indonesia, Univeesitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, serta Universitas Padjadjaran.

Jokowi tidak banyak berkomemtar mengenai kritik yang diserukan sejumlah kampus kepadanya.

"Ya itu hak demokrasi. Setiap orang boleh berbicara, berpendapat. Silakan," ujar Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).