Salin Artikel

Puji Mahfud Mundur dari Kabinet, Sandiaga: Masyarakat Tak Bisa Bedakan Menteri Lagi Kerja Atau Kampanye

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Sandiaga Uno menjelaskan soal potensi penyalahgunaan jabatan saat seorang menteri yang menjadi peserta pemilihan umum (pemilu) berkampanye.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi keputusan Mahfud MD yang saat ini sudah menyiapkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Koordinator Bidang Plok, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Kabinet Presiden Joko Widodo.

Menurut Sandiaga yang juga merupakan Menteri Pariwisata dan Perekonomian Kreatif itu, meski ada aturan menteri boleh berkampanye tetapi masyarakat akan sulit membedakan.

"Masyarakat di bawah ini tidak bisa membedakan kita (menteri-menteri) lagi kerja atau kampanye," ujar Sandiaga di kawasan Petogogan, Jakarta Selatan, Rabu (31/1/2024).

"Karena walaupun kita mencoba dengan segala aturan yang ada, tetap ada kerancuan tersebut. Jadi ini jelas. Jadi Pak Mahfud memberikan contoh terbaik," lanjut menteri pariwisata itu.

Selain itu menurut Sandiaga, ada pertimbangan amanah sebagai peserta pemilu yang harus dimaksimalkan.

Dirinya lantas menyinggung pengalaman saat maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pemilu 2024.

Saat itu dia memutuskan mundur sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Pengalaman saya, kita harus totalitas begitu kita mendapat amanah ya kita harus menunjukkan kepada yang memberikan amanah kepada partai-partai pendukung kita, relawan dan sebagainya bahwa kita itu enggak setengah-setengah, kita all out," tutur Sandiaga.

"Jadi bukan hanya sekadar jabatan yang diperjuangkan, tapi bagaimana mereka bisa memberikan pengabdian terbaik, dan ini perlu pengorbanan dan itu sudah ditunjukkan oleh Pak Mahfud hari ini dengan mengumumkan mundurnya beliau dari kabinet," tambahnya.

Sebelumnya, pada Rabu siang Mahfud MD menyatakan sudah menyiapkan surat pengunduran diri sebagai Menko Polhukam.

Kini, Mahfud tinggal menunggu jadwal untuk bisa bertemu dengan Presiden Jokowi guna memberikan langsung surat pengunduran diri tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/31/22122351/puji-mahfud-mundur-dari-kabinet-sandiaga-masyarakat-tak-bisa-bedakan-menteri

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke