Masyarakat Tolak Jadi Responden Survei karena Takut Tak Dapat Bansos, Ganjar: Jangan Takuti Rakyat!

RUTENG, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta semua pihak untuk tidak melakukan intimidasi atau tekanan kepada rakyat menjelang Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan Ganjar menanggapi lembaga survei Indopol yang tidak merilis hasil survei karena terdapat anomali dalam jumlah undecided voters atau pemilih bimbang.

Pihak Indopol menyebutkan, salah satu faktor yang menyebabkan anomali tersebut adalah bantuan sosial (bansos) dari pemerintah dan intervensi dari aparat kepada calon responden.

"Jangan takuti rakyat, karena mereka tidak pernah takut. Suara mereka adalah suara Tuhan," kata Ganjar ditemui di Stadion Golo Dukal, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (26/1/2024).

Ganjar khawatir dengan temuan Indopol tersebut, bahwa masyarakat takut menjadi calon responden karena mendapat ancaman bansos tidak dibagikan.

Ia bahkan tak segan menyebut pihak-pihak itu lah yang menciptakan ketakutan pada masyarakat yang sejatinya suaranya sangat dibutuhkan dalam Pemilu.

"Saya khawatir kemudian dalam proses pengambilan sampling juga sudah ada semacam transaksi-transaksi semacam itu atau mungkin ketakutan yang diciptakan," ujar dia.

Oleh sebab itu, mantan Gubernur Jawa Tengah ini meminta semua pihak berlaku adil kepada rakyat.

Ia tidak ingin pemilu lantas menjadi alat untuk mengancam masyarakat yang berhak mendapatkan bansos.

"Yuk, kita bikin fair yuk, karena demokrasi kita mesti naik kelas dan lebih substantif," pungkas dia.

Sebelumnya diberitakan, Lembaga Survei dan Konsultan Indopol tidak merilis terkait tingkat elektabilitas calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) dan partai politik dalam penelitiannya yang dilaksanakan pada 8-15 Januari 2024.

Dalam survei ini, Indopol melibatkan 1.240 responden sebagai pemilih yang tersebar di 38 provinsi.

Margin of error dalam penelitian ini lebih kurang pada angka 2,85 persen.

Keputusan Indopol tak merilis penelitian terhadap elektabilitas capres-cawapres dan partai politik lantaran terdapat penolakan dari warga terhadap penelitinya.

Penolakan ini diduga menyebabkan munculnya anomali undecided voters atau pemilih bimbang yang terbilang tinggi.

Direktur Eksekutif Indopol Ratno Sulistiyanto mengatakan, faktor tersebut yang membuat lembaga surveinya akhirnya tidak merilis hasil temuannya.

Alasannya, respons dari responden dalam survei ini tidak menggambarkan realita elektabilitas yang sesungguhnya.

"Karena itu, kami tidak merilis temuan kami terkait elektabilitas capres dan cawapres maupun partai politik. Kami mengkhawatirkan jawaban itu tidak menggambarkan realita sesungguhnya," kata Ratno dikutip dari Youtube IDC Media, Rabu (24/1/2024).

Dalam penelitian tersebut, surveyor Indopol menghadapi penolakan dari warga.

Hal ini seperti yang terjadi di beberapa wilayah di tiga provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten.

Di Jawa Timur, penolakan kehadiran peneliti Indopol terjadi di Surabaya, Kota Malang, Kota Blitar, dan Kabupaten Banyuwangi.

Ratno mengungkapkan, di empat wilayah tersebut, pihak kelurahan menolak memberikan stempel di lembar kartu keluarga (KK) warga yang menjadi responden Indopol.

Selain penolakan, pihak RT juga menyatakan tidak menerima kehadiran lembaga survei dengan dalih penelitian berlangsung ketika waktu semakin mendekati hari pencoblosan pada 14 Februari 2024.

"Alasannya karena survei dilaksanakan ketika waktu sudah mendekati pemilu agar wilayahnya tidak terpetakan. Terpetakan apa? Ini kaitannya hampir seluruhnya mengatakan takut ada imbas bantuan sosial," ujar dia.