Netanyahu Tolak Kemerdekaan Palestina, Jokowi: Ini Tidak Dapat Diterima

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menentang keras pernyataan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengenai tidak adanya masa depan dari solusi dua negara (two state solution) dalam konflik Israel-Palestina.

Adapun solusi dua negara merupakan kerangka penyelesaian konflik Israel-Palestina dengan mendirikan dua negara untuk dua bangsa. Artinya, Israel harus mengakui keberadaan Palestina sebagai negara berdaulat yang berdampingan dengan Israel.

"Saya menentang keras pernyataan Perdana Menteri Israel Netanyahu mengenai tidak adanya masa depan bagi two-state solution, solusi dua negara," kata Jokowi seperti dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/1/2024).

Jokowi menyatakan, pernyataan Israel tidak dapat diterima. Sebab lewat pernyataan itu, Israel artinya tidak mau mengakui bangsa Palestina sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

"Pernyataan ini sama sekali tidak dapat diterima," tuturnya.

Jokowi lantas mengutuk keras serangan Israel terhadap fasilitas penampungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Khan Younis, Gaza.

Diketahui, serangan itu dilakukan pada Rabu pekan ini dan diperkirakan telah menewaskan 9 orang.

"Saya juga mengutuk keras serangan terhadap kamp pengungsi Khan Younis di Gaza yang telah memakan korban jiwa dan luka-luka. Sudah terlalu panjang daftar pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel," ucap Jokowi.

Lebih lanjut Jokowi menegaskan bahwa Indonesia tetap mendukung perjuangan bangsa Palestina.

Kepala Negara mengaku telah menyampaikan pesan kepada Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk membawa suara tegas dukungan Indonesia kepada Palestina, sebelum Retno berangkat ke New York, AS, untuk hadir dalam debat terbuka oleh Dewan Keamanan PBB.

"Saya telah menyampaikan ke Menlu untuk terus membawa suara tegas Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Harus tegas ini disampaikan," tandasnya.

Sebagai informasi, Netanyahu telah berkali-kali menegaskan penolakannya terhadap usulan pembentukan negara Palestina.

Tahun 2009 misalnya, Netanyahu mengatakan "negara Palestina" secara teoritis bisa berdampingan dengan Israel, tetapi kondisinya akan begitu ketat sehingga tidak akan dianggap sebagai negara berdaulat, tanpa militer atau kontrol atas wilayah udaranya sendiri.

Tahun 2017, ia mengatakan Palestina bisa memiliki "negara minus". Sementara para politisi Israel berbicara tentang mempertahankan "kontrol keamanan" atas semua wilayah itu, yang oleh orang Palestina dilihat sebagai pengawasan.

Terbaru, Netanyahu juga menolak solusi dua negara dan menyatakan bahwa tidak ada masa depan dari solusi dua negara.