Salin Artikel

Kampanye Akbar di Sidoarjo, Ganjar dan Puan Kompak Serukan Lawan Intimidasi

SIDOARJO, KOMPAS.com - Calon Presiden Nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani kompak meminta pendukung Ganjar-Mahfud melawan intimidasi jelang Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan keduanya saat kampanye akbar di GOR Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), Minggu (21/1/2024).

Puan menegaskan pada seluruh kader yang hadir, bila ingin menang, maka  jangan takut bila ada tekanan dan intimidasi.

“Jadi, jangan ada yang takut. Semuanya 'banteng-banteng' warga Jatim jangan takut diintimidasi. Jangan takut tidak boleh pilih tiga, semuanya pilih tiga sampai waktunya,” tegas Ketua DPR RI tersebut.

Sementara Ganjar mengaku menerima laporan bahwa sejumlah kepala daerah hingga kepala desa mulai menerima intimidasi jelang Pilpres 2024.

"Saya dapat laporan (bahwa) kepala daerah hingga kepala desa mulai dihubungi lewat telepon. Bahasanya jangan kenceng-kenceng," katanya.

Ganjar tidak menjelaskan detail siapa yang menghubungi kepala daerah dan kepala desa dan maksud pesan yang disampaikannya. Dia hanya menyebut hal itu sebagai bentuk intimidasi politik.

Mantan Gubernur Jateng tersebut meminta siapa pun kepala daerah yang merasa menerima intimidasi melapor ke Tim Pemenangan Nasional (TPN) disertai bukti-bukti.

"Kita mau Pemilu ini berlangsung jujur dan adil tanpa aksi intimidasi," terangnya.

Dia yakin, semua aparat baik polisi, TNI, hingga kejaksaan akan berlaku netral dalam Pemilu.

"Jika tidak (netral), konsekuensinya terlalu besar karena bisa mencederai demokrasi," ucapnya.

Sebagai informasi, kampanye akbar bertajuk "Hajatan Akbar" di GOR Sidoarjo dihadiri puluhan ribu pendukung dari kader PDIP, mulai dari simpatisan hingga relawan.

Ketua Panitia Kampanye Akbar, Hari Yulianto menjelaskan, kampanye bertajuk hajatan rakyat dihadiri sekitar 70 ribuan massa, baik dari unsur partai pengusung maupun kelompok-kelompok relawan pendukung.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jatim, MH Said Abdullah dalam keterangannya kepada media menyampaikan, perintah menghadiri kampanye bertajuk Hajatan Rakyat untuk mendengarkan secara langsung paparan visi misi dari capres Ganjar.

Hajatan rakyat, lanjut dia, merupakan simbolisasi kesatuan warga dari berbagai penjuru Jatim.

"Lewat Hajatan Rakyat, kami ingin mengembalikan semangat kepemimpinan yang merakyat. Itulah yang dibutuhkan (Indonesia) saat ini. Kepemimpinan merakyat yang genuine, dari rakyat, dan berpihak pada rakyat," ujar Said.

Said menilai, Indonesia saat ini perlu menghidupkan kembali keberpihakan kepada wong cilik.

"Kesadaran politik yang harus dibangun juga mesti terpusat pada rakyat, tapi jangan buat wong cilik terombang-ambing hanya pada bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung tunai (BLT) yang memang itu kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. (Bantuan) ini bukan (dari) sinterklas, tapi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), jadi bukan dari personal. Kami akan menghidupkan kesadaran wong cilik," ujar Said.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/21/20453551/kampanye-akbar-di-sidoarjo-ganjar-dan-puan-kompak-serukan-lawan-intimidasi

Terkini Lainnya

Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke