Jelang Debat Keempat, Fahira Paparkan 5 Isu Penting Soal Energi

KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris mengatakan, pemanfaatan energi di Indonesia masih didominasi bahan bakar fosil, terutama batu bara yang menghasilkan emisi gas rumah kaca besar. 

Sementara itu, kata dia, sumber daya energi baru yang melimpah di Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal. 

Padahal, Pemerintah Indonesia telah menetapkan target bauran energi baru terbarukan (EBT) menjadi 23 persen pada 2025. Namun, hingga September 2023, bauran EBT baru 14,11 persen.

Oleh karenanya, subtema energi dalam debat keempat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang akan menghadirkan para calon wakil presiden (cawapres) sangat penting. 

Dalam hal ini, pengembangan EBT akan menjadi titik fokus perdebatan para cawapres. 

Sebab, pengembangan EBT sangat instrumental dalam proses transisi energi, terlebhi teknolog di bidang ini relatif matang dan bisa dikembangkan secara cepat serta cost-effective.

“EBT menurut saya akan menjadi fokus perdebatan. Untuk itu, setidaknya ada lima poin penting yang bisa menjadi dasar perdebatan para cawapres, yaitu ketahanan energi, kemandirian energi, kemandirian pengelolaan energi terbarukan, industri energi terbarukan, dan keekonomian berkeadilan,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (20/1/2024).

Pertama, untuk isu ketahanan energi, ketiga cawapres diharapkan memaparkan strategi masing-masing untuk menjamin ketersediaan energi nasional.

Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil)( Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta itu juga meminta mereka membuka akses masyarakat terhadap EBT dengan harga yang terjangkau. 

Namun, semua sumber EBT harus dipastikan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Kedua, untuk isu kemandirian energi, terdapat dua isu besar, yaitu kemandirian energi itu sendiri dan kemandirian pengelolaan energi terbarukan. 

Fahira mengatakan, perdebatan bisa dimulai dari apa yang akan dilakukan ketiga paslon memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber EBT dalam negeri untuk menjamin ketersediaan energi bagi rakyat.

Kemudian, kemandirian pengelolaan energi terbarukan adalah rencana strategis dan implementasi konkret ketiga kandidat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan EBT yang sepenuhnya berorientasi pada kepentingan nasional. 

Tujuannya adalah agar sumber energi dan sumber daya energi Indonesia dikelola sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Namun, kemandirian pengelolaan energi terbarukan bermakna bahwa bangsa Indonesia harus mengutamakan semaksimal mungkin kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan industri dalam negeri.

Keempat, Fahira berharap, para cawapres bisa memberikan gagasannya soal industri EBT, mulai dari produksi dan penjualan energi, termasuk kegiatan ekstraksi sumber energi, manufaktur, pengolahan, transmisi, dan distribusi.

Kelima, Fahira mengatakna, poin terakhir yang sangat penting diperdebatkan ketiga cawapres adalah soal dimensi keadilan. 

Itu berarti, kata dia, selain bernilai ekonomi, pemanfaatan energi terbarukan selain merefleksikan biaya produksi energi, termasuk biaya lingkungan dan biaya konservasi serta keuntungan, juga harus dikaji berdasarkan kemampuan masyarakat. 

“Dengan demikian, energi terbarukan menjadi hal yang terjangkau bagi rakyat,” ujar calon anggota (Caleg) DPD RI Dapil DKI Jakarta pada Pemilu 2024 itu.