Salin Artikel

Ratusan Anggota DPR Bolos Paripurna, Puan: Ini Memang Jadi Tanggung Jawab Kami

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani mengaku menjadi pihak yang bertanggung jawab lantaran ratusan anggota DPR bolos dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR hari ini, Selasa (16/1/2024).

Rapat paripurna pembukaan masa sidang III hari ini hanya dihadiri 237 dari total 575 anggota Dewan.

"Ya memang absensi ini menjadi tanggung jawab dari kami untuk bisa terus mendorong teman-teman anggota DPR untuk bisa terus melaksanakannya," kata Puan ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa usai rapat.

Kendati demikian, Puan juga menyinggung bahwa anggota DPR punya tugas selain menghadiri rapat, yakni turun ke daerah pemilihan.

Meski begitu, Puan mengaku tetap akan menyampaikan kepada seluruh anggota Dewan lewat pimpinan fraksi-fraksi agar sebisa mungkin menghadiri rapat di DPR.

"Jadi memang, tentu saja nanti kan kami akan meminta seluruh fraksi untuk bisa mengawal dan kemudian bergiliran meminta seluruh anggotanya bisa hadir di gedung DPR dalam pembahasan hal-hal yang harus dibahas," tutur Ketua DPP PDI-P ini.

Diberitakan sebelumnya, DPR menggelar rapat paripurna ke-11 masa Persidangan III tahun sidang 2023-2024, Selasa pagi.

Pantauan Kompas.com, rapat paripurna dimulai pukul 10.20 WIB dan dibuka oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco mengatakan, rapat paripurna kali ini dihadiri oleh 237 orang anggota DPR.

Artinya, jumlah anggota DPR yang hadir tidak sampai setengahnya dari jumlah total 575 anggota.

Dari ratusan anggota DPR yang absen itu, hanya 54 anggota yang mengajukan izin.

"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR hari ini telah ditandatangani oleh hadir 237 orang anggota dan izin 54 anggota dari 575 anggota," kata Dasco membuka rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/16/12492551/ratusan-anggota-dpr-bolos-paripurna-puan-ini-memang-jadi-tanggung-jawab-kami

Terkini Lainnya

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke