Video Kampanye "Deepfake" Soeharto, Pantaskah?

Video itu diketahui pertama kali diunggah oleh Erwin Aksa, calon anggota legislatif dari Partai Golkar di Instagram-nya. Dalam video itu, sosok ‘Soeharto’ turut mengampanyekan Partai Golkar.

Melalui bantuan AI, dalam video dengan teknologi deepfake itu, mimik wajah dan intonasi suara yang ditampilkan sangat mirip dengan sosok Soeharto.

Deepfake adalah video rekayasa atau materi digital yang dibuat oleh AI sehingga menghasilkan gambar dan suara yang terlihat dan terdengar asli.

“Saya Presiden Soeharto, presiden Indonesia yang kedua, mengajak anda untuk memilih wakil rakyat dari Golkar yang bisa melanjutkan mimpi saya tentang kemajuan Indonesia,” ucap sosok virtual di Instagram @erwinaksa.id (Senin, 8 Januari 2024).

Soeharto juga ditampilkan seolah menyampaikan mimpinya soal rakyat yang tidak perlu lagi kelaparan.

“Saya yakin bersama Golkar kita dapat mewujudkan mimpi ini,” kata Soeharto digital di video itu.

Hal ini sebenarnya masuk kategori politik kreatif, satu istilah atau tesaurus yang penulis perkenalkan pertama kali —meminjam mekanisme dan diksi ekonomi kreatif— yang dimuat di kolom ini "Politik Kreatif di Era Disrupsi" (Kompas.com, 6 Juni 2023).

Semua cara kreatif yang dilakukan di ranah politik, untuk memengaruhi, mencapai, mempertahankan dan menjalankan kekuasaan dapat disebut politik kreatif.

Sehingga dibuat dan disebarkannya konten politik untuk kampanye politik melalui "AI-deepfake" termasuk atau merupakan bagian dari politik kreatif.

Hal ini sengaja dilakukan untuk mempersuasi dan mengembalikan ingatan kolektif mereka yang ingin disasar oleh konten atau iklan itu. Terutama yang mendambakan atau menjadi bagian dari Orde Baru.

Video deepfake yang dibuat kader Golkar itu sebagai satu upaya untuk menghidupkan kembali atau membuat asosiasi yang lebih relevan dengan pemilih tradisional yang tentu saja lekat dengan Orde Baru.

Sesuatu yang lumrah, mengingat selama 32 tahun berkuasa, tentu Soeharto punya basis pendukung fanatik, atau setidaknya masyarakat yang memiliki kesan atau berpersepsi baik tentangnya.

Jauh sebelum ini, pernah beredar sejumlah flyer atau iklan, beberapa di antaranya sering ada di belakang truk untuk menarik perhatian, dengan tulisan mencolok “Enak Jamanku to”. Tagline yang juga dipakai Golkar dalam upaya memenangkan Pemilu 2004

Meski demikian, ‘menghidupkan’ Soeharto, melalui video "AI-deepfake", selain ada yang pro, juga turut memantik kontra. Sesuatu yang lumrah, karena Soeharto adalah pemimpin yang mengakhiri kekuasaan dengan cara dimakzulkan.

Mereka yang punya ingatan muram soal kekuasaan Soeharto yang mengekang kebebasan sipil, represif, militeristik dan melakukan penghilangan paksa, tentu saja bakal resisten atau setidaknya tak terpersuasi.

Semasa 32 tahun memimpin, terjadi banyak pelanggaran HAM berat. Seperti Tragedi Tanjung Priok 1984, Pembantaian Santa Cruz 1991, hingga Penculikan Aktivis 1997-1998, yang tentu membekas terutama bagi para korban dan keluarganya.

Itu artinya ‘menghidupkan’ Soeharto belum tentu efektif atau positif. Bermaksud ingin kreatif dalam berkampanye, justru sentimen negatif yang diterima.

Menjual romantisme Soeharto sejauh ini juga bukan sesuatu tergolong sukses. Pasca-Orde Baru, sejumlah partai ‘metamorfosa’ era Soeharto, atau yang didirikan oleh Keluarga Cendana terbukti gagal eksis.

“Partai Cendana” seperti Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) tahun 2002 yang digawangi Siti Hardiyanti Rukmana, hingga Partai Berkarya yang dinahkodai Hutomo Mandala Putra tahun 2016, semua gagal total.

Adalah fakta yang semestinya mengajarkan bahwa sosok Soeharto yang mau personifikasi sebagai bagian penting dari sejarah Partai Golkar bukanlah ‘barang bagus’ untuk mengatrol elektabilitas partai.

Dalam konteks ini kemudian, ‘politik kreatif’ lewat konten video "AI-deepfake" sejatinya juga memerlukan riset atau analisis sebelum diluncurkan ke khalayak. Jika tidak, alih-alih viral positif, yang didapat justru sentimen negatif atau kontraproduktif.

Selain itu, kreativitas dengan menghidupkan orang yang sudah meninggal dalam kampanye dan kontestasi politik juga perlu dilihat dan dipertimbangkan aspek moral atau etika politiknya.

Semisal persetujuan keluarga. Hal ini wajib dilakukan, bahkan secara tertulis, bukan hanya dari salah satu anggota keluarga, bila perlu dari semua ahli waris.

Dalam iklan politik maupun komersial yang profit oriented, bila ada ahli waris yang tidak setuju dan menolak satu produk atau iklan dengan menggunakan anggota keluarganya yang sudah meninggal, bisa bermuara pada persoalan atau tuntutan hukum.

Apalagi bila itu mengarah atau mengandung konten pencemaran nama baik orang yang telah meninggal itu, tentu saja bisa menjadi delik sebagaimana tertuang dalam Pasal 320 ayat (1) juncto ayat (2) KUHP.

Mencatut atau menggunakan orang yang sudah meninggal dalam urusan politik praktis secara norma agama juga sesuatu yang bisa menjadi persoalan tersendiri, dan mestinya perlu dihindari.

Orang yang sudah tenang di alam lain, dihadirkan untuk meng-endorse kepentingan politik seseorang. Lantas bila yang di-endorse itu mendapat insentif elektoral, terpilih, kemudian ternyata korup, almarhum bisa-bisa mendapat semacam ‘dosa jariyah’.

Dalam ajaran Islam, dosa jariyah merujuk pada perbuatan atau kontribusi bagi terjadinya kemungkaran dan kemaksiatan, yang dosanya akan terus mengalir, diterima meskipun orangnya telah meninggal dunia.

Itu persoalannya. Lain cerita bila AI menghidupkan orang yang meninggal itu dilakukan dengan tujuan yang baik, misalnya dalam kegiatan amal atau untuk reka ulang peristiwa sejarah, dengan tetap lebih dahulu mendapat persetujuan ahli waris.

Sebelum ada video "AI-deepfake" untuk ‘menghidupkan’ orang yang telah meninggal atau foto dan gambar seseorang orang kemudian dijadikan video, sudah ada hologram yang tampil seperti gambar hidup.

Hologram merupakan produk dari teknologi holografi. Terbentuk dari perpaduan dua sinar cahaya yang koheren dan dalam bentuk mikroskopik, hingga menjadi suatu gambar, pemandangan, atau adegan.

Seperti penggunaan hologram dalam konser Chrisye tahun 2012 silam, maupun konser Glenn Fredly pada 2023 lalu, membuat kedua musisi itu serasa hidup dan hadir di tengah penonton atau pertunjukan konser.

Dalam konser “Glenn Fredly: 25 Years of Music” pada 24 Juni 2023, di Beach City International Stadium Ancol, hologram Glenn bahkan dibuat hingga bisa berduet dengan istrinya, Mutia Ayu di atas panggung.

Majunya teknologi digital dan pendekatan kreatif atau kreativitas menemukan momentum dan relevansinya di dunia hiburan. Disambut dengan baik, menghibur dan tak menuai kontroversi apalagi resistansi, karena sesungguhnya teknologi adalah sahabat perubahan.

Sementara terkait atau di ranah politik, "AI-deepfake" menjadi fenomena yang turut menandai era disrupsi demokrasi-politik, memerlukan adanya kesadaran dari para politisi, bahwa kreativitas adalah keniscayaan, tapi pertimbangan moral dan etik juga menjadi penting.

Selain itu, ke depan diperlukan adanya regulasi yang memadai. Selain untuk mengatur batasan-batasan pemanfaatan teknologi berbasis AI (deepfake), baik itu dalam bentuk video, termasuk berupa penulisan karya ilmiah yang belakangan ini meminggirkan orisinalitas.

Tahun lalu, video hasil "AI-deepfake" Prabowo Subianto berbicara dalam bahasa Arab dan juga video Presiden Jokowi berpidato dalam bahasa China sama-sama viral di media sosial, di Tiktok ditonton jutaan kali.

Bagi orang awam yang tak memahami perkembangan AI, kedua video itu bisa saja diperuntukan dan efektif dalam meningkatkan kredibilitas diplomatik mereka yang ditampilkan itu, sekalipun itu adalah fake.

Juga pada tahun lalu, lebih dari 500 penulis dilarang mengirim tulisannya ke majalah fiksi ilmiah dan fantasi Clarkesworld di Amerika Serikat (AS), karena ketahuan telah menggunakan Chat GPT.

Menunjukan bahwa kita bukan saja telah masuk dalam era persaingan antara kecerdasan buatan dan kecerdasan otentik, tapi kondisi di mana moral dan etik pun harus semakin dikedepankan, menjadi filter, sehingga orang yang telah meninggal tidak asal dihidupkan, apalagi untuk urusan politik kekuasaan.