Dorong Reformasi Birokrasi di Kejaksaan, Menpan-RB Terima Penghargaan R Soeprapto dari Kejaksaan Agung

KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menerima penghargaan R Soeprapto Award dari Kejaksaan Agung (Kejagung). 

Penghargaan itu diberikan atas dedikasi, kinerja, inovasi, dan dukungan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang melaksanakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di lingkungan kejaksaan. 

Kemenpan RB juga dinilai berkomitmen mendukung penataan dan penguatan kelembagaan kejaksaan sebagai implementasi Undang-undang (UU) Nomor 11/2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

R Soeprapto Award diserahkan langsung Jaksa Agung RI ST Burhanuddin kepada Anas di Bogor, Kamis (11/1/2023). 

Nama R Soeprapto Award merujuk pada sosok R Soeprapto yang merupakan Jaksa Agung pada 1951 hingga 1959. 

Berkat jasa dan perjuangan R Soeprapto dalam dunia kejaksaan, dia ditetapkan sebagai “Bapak Kejaksaan RI”.

“Kemenpan RB berterima kasih atas penghargaan ini. Ini menjadi bukti kolaborasi antar-kementerian/lembaga (K/L) dalam mewujudkan reformasi birokrasi serta penataan kelembagaan yang efektif di lingkungan Kejaksaan sebagai salah satu ujung tombak sektor hukum di Tanah Air,” ujarnya dalam siaran pers.

Anas mengapresiasi kiprah Jaksa Agung yang selama ini berkomitmen kuat dalam mewujudkan penataan hukum yang berkeadilan serta pelayanan publik yang lebih baik. 

“Misalnya bagaimana kejaksaan mendorong tumbuhnya kampung-kampung restorative justice hingga ke desa-desa sebagai bagian dari edukasi sekaligus transformasi penanganan masalah hukum,” ungkapnya. 

Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu mengatakan, dia melihat praktik inovasi tersebut sangat bagus dalam beberapa kunjungan ke daerah.

Anas mengatakan, atas berbagai prestasi dan kinerja kejaksaan, Kemenpan-RB juga memberikan dukungan dengan formasi rekrutmen calon aparatur sipil negara (ASN) dalam jumlah yang cukup banyak.

Dengan demikian, kejaksaan memiliki talenta baru untuk mengakselerasi reformasi birokrasi, termasuk digitalisasi.

Dia menyebutkan, pada rekrutmen CASN 2023, kejaksaan mendapat formasi yang besar, bahkan salah satu yang terbesar dengan hampir mencapai 8.000 formasi. 

“Semoga tambahan jaksa dan talenta terkait lainnya mampu mendukung kinerja reformasi birokrasi dan pelayanan publik Kejaksaan,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Anas juga menyampaikan sejumlah arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait percepatan transformasi digital yang saat ini tengah dikerjakan Kemenpan-RB bersama kementerian terkait. 

Salah satu harapan presiden adalah agar Kejaksaan RI bisa turut andil mendukung transformasi digital di wilayah kerjanya.

“Harapan presiden di Kejaksaan bisa cepat menginteroperabilitaskan ratusan aplikasi ke dalam satu portal layanan publik,” ungkapnya. 

Dengan demikian, kata dia, rakyat akan semakin mudah untuk mendapatkan layanan.

Anas menegaskan, transformasi digital yang dilakukan bukanlah tentang penambahan aplikasi, tetapi menekankan pada interoperabilitas aplikasi yang ada. 

Dai mengatakan, Indonesia akan segera memiliki Government Technology atau GovTech yang bakal mengakselerasi percepatan penerapan digital pada sektor pemerintah.

Mantan Bupati Banyuwangi itu mengatakan, presiden telah menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) sebagai GovTech Indonesia. 

“GovTech akan memainkan peran memandu keterpaduan layanan digital nasional sehingga untuk pertama kali dalam sejarah, Indonesia akan berproses memiliki layanan digital pemerintahan yang terpadu, tidak terpisah-pisah seperti selama ini,” jelasnya.