Salin Artikel

Sebut Kekuasaan Tak Langgeng, Megawati: Toh Orde Baru Akhirnya Jatuh Juga

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak ingin kekuasaan di Indonesia dijalankan dengan semaunya.

Megawati mengingatkan bahwa kekuasaan tak berlangsung selamanya. Ia menyinggung era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun, namun akhirnya tumbang juga.

Ini disampaikan Megawati saat berpidato dalam acara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 PDI-P, Rabu (10/1/2024).

“Maaf beribu maaf, toh Orde Baru akhirnya juga jatuh,” kata Megawati di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

“Bahwa kekuasaan itu tidak langgeng, yang langgeng itu rakyat karena apa, siapa yang bikin rakyat? Allah SWT,” ujarnya.

Megawati lantas mengungkit sejumlah peristiwa intimidasi yang baru-baru ini dilakukan aparat keamanan terhadap rakyat karena gelaran Pemilu 2024.

Presiden kelima RI itu bilang, tak seharsunya rakyat diintimidasi karena pilihan politiknya berbeda. Ia tidak ingin pemilu menjadi ajang tarik menarik dukungan rakyat dengan disertai kekerasan.

“Udahlah, bebaskan yang namanya rakyat untuk bisa memilih pemimpinnya dengan baik, dengan arif dan bijaksana,” ucap Megawati.

“Jangan hanya didorong-dorong, disuruh-suruh, dengan intimidasilah, dengan kekerasanlah,” tuturnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara penilu juga diminta bekerja secara profesional.

Megawati menekankan bahwa prinsip pelaksanaan pemilu berbunyi luberjurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Jangan dong rakyat disakiti atau apa hanya karena dia memilih yang lain daripada kehendaknya,” tandas Mega.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/10/18143341/sebut-kekuasaan-tak-langgeng-megawati-toh-orde-baru-akhirnya-jatuh-juga

Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke