Jadi Hakim MK, Arsul Sani Minta Tak Adili Sengketa yang Libatkan PPP

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim konstitusi terpilih, Arsul Sani, mengaku akan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tidak melibatkan dirinya dalam perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang melibatkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hal itu untuk menghindari munculnya konflik kepentingan. 

Sebab, Arsul merupakan salah satu tokoh senior PPP.

Ia baru mengundurkan diri dari partai berlambang ka'bah itu setelah terpilih sebagai hakim konstitusi.

"Saya juga secara informal, karena belum (dilantik), ingin juga nanti kalau memang saya sudah efektif (menjabat), sudah mengucapkan sumpah sebagai hakim, meminta agar dalam sengketa PHPU, sepanjang yang menyangkut PPP, saya tidak ikut," kata Arsul di Gedung MK, Rabu (10/1/2024).

"Saya tidak boleh ikut," tegasnya.

Arsul meminta dirinya tak terlibat mengadili ataupun memutuskan perkara baik PPP selaku pemohon atau termohon.

Ia menegaskan, hal ini demi menjamin imparsialitas dan independensi.

Ia berujar, sikap ini akan ia deklarasikan secara resmi dalam acara pisah sambut dirinya dengan hakim konstitusi Wahiduddin Adams yang ia gantikan karena memasuki usia pensiun per 17 Januari nanti.

"Saya akan meminta demikian, dan saya yakin pasti para Yang Mulia (hakim) di sini sudah memikirkan itu," ucap dia.

Akan tetapi, permintaan yang sama tidak Arsul layangkan terkait sengketa hasil pilpres, meski PPP mengusung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Terkait sengketa pilpres, ia akan menyerahkan kepada hakim lain apakah dirinya boleh turut mengadili dan memutus atau tidak

"Apa pun yang diputuskan oleh 8 Yang Mulia yang lain itu saya sami'na wa atho'na. Hanya memang kalai khusus yang terkait dengan PPP saya minta (tidak dilibatkan). Karena itu terlalu lekat," ujar Arsul.