Salin Artikel

Ajakan Prabowo Bahas Data Alutsista di Luar Debat Ditolak 2 Kubu Capres

JAKARTA, KOMPAS.com - Ajakan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk bertemu empat mata membahas data terkait alat utama sistem persenjataan (alutsista) ditolak mentah-mentah oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pasangan calon nomor urut 1 dan 3 itu kompak menyatakan bahwa penjelasan terkait data tersebut semestinya dipaparkan secara terbuka dalam forum debat calon presiden pada Minggu (7/1/2024) lalu, bukan forum lain.

"Harus di forum terbuka karena ini adalah menyangkut kebijakan, dan ketika menyangkut kebijakan itu, bisa disampaikan kok ada hal teknis yang sifatnya rahasia misalnya terkait dengan alat ini alat itu. Tapi kan terkait anggaran, anggaran harus diceritakan," ujar Anies saat ditemui di Gorontalo, Senin (8/1/2024).

Mantan gubernur DKI Jakarta itu berpandangan, setiap kebijakan yang disusun dan direalisasikan dengan uang pajak yang berasal dari masyarakat, semestinya dapat dijabarkan secara terbuka.

Menurut Anies, Prabowo semestinya menjawab keraguan publik atas transparansi anggaran pembelian alutsista itu dalam forum debat pasa Minggu lalu.

Anies pun menganggap dalih Prabowo soal keterbatasan waktu dalam debat tidak bisa dijadikan alasan.

"Sesempit apapun waktu yang ada ya harus dipakai untuk menjelaskan karena itulah forumnya dan rakyat ingin mendengar," ujarnya.

Senada, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD juga berpandangan bahwa Prabowo semestinya menjelaskan data terkait pertahanan dalam forum debat, bukan membuat forum tersendiri untuk menjelaskannya.

"Menurut saya itu debat, debat itu ya datanya dibuka di debat itu, bukan ajak ngomong berdua," kata Mahfud di Indramayu, Senin, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Mahfud berpendapat, menteri pertahanan itu semestinya menjelaskan data tersebut dalam forum debat karena kandidat lain pun sudah menunjukkan data yang mereka punya.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini berpandangan, publik berhak mendapat penjelasan mengenai data yang benar, apabila Prabowo menganggap data yang ditunjukkan kompetitornya salah.

"Yang satu sudah bicara data, nih datanya, lalu dia 'nanti kita omong berdua' enggak boleh dong. Ini debat, harus ke publik, jelaskan juga itu salahnya, data di sini saya punya, gitu. Kalau ngomong berdua namanya itu rembukan, bukan debat," kata Mahfud.

Lagipula, Mahfud menilai, data yang dipertanyakan pun bukanlah data rahasia negara, sehingga sah-sah saja apabila dibahas di forum debat yang ditonton masyarakat luas.

"Rahasia tuh ada undang-undangnya, yang disebut rahasia negara itu misalnya orang desersi, strategi pertahanan, intelijen, itu rahasia negara," kata Mahfud.

"Kalau anggaran, kalau anggaran itu dibuka ke publik, karena itu tanggung jawab ke publik, bukan ajak ngomong berdua bicara data," ujar dia.

Dalam debat pada Minggu malam lalu, Prabowo tidak mau membongkar sejumlah data, misalnya soal minimum essential force (MEF) dan pengadaan alat utama sistem persenjataan bekas yang dipersoalkan dua capres lainnya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Padahal, Prabowo menuding bahwa kedua pesaingnya itu mengantongi data yang tidak tepat.

Ketua Umum Partai Gerindra ini beralasan tidak mempunyai cukup waktu untuk menjelaskan data-data yang benar.

Selepas debat, Prabowo pun mengungkapkan kekecewaan kepada Ganjar dan Anies yang menurutnya telah menyodorkan data yang salah dalam debat.

"Saya agak-agak sedikit kecewa dengan kualitas, terutama narasi yang disampaikan oleh paslon-paslon yang lain. Menurut saya mereka pertama datanya banyak yang salah, keliru,” kata Prabowo

Ia juga mengeklaim bahwa data terkait pertahanan bersifat sakral sehingga tidak bisa diungkap begitu saja di muka publik.

"Pertahanan adalah sakral, dan tadi kalau tidak salah, ada paslon yang mengatakan untuk pertahanan tidak ada rahasia,” kata Prabowo.

“Saya kira ini sangat lucu, ini sangat tidak pantas bagi seorang pemimpin. Justru masalah pertahanan, keamanan, itu sarat dengan hal-hal rahasia,” imbuh dia.

Ketua Komisi I DPR sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Meutya Hafid, membela sikap Prabowo yang tidak membongkar data terkait pertahanan.

"Alhamdulillah, Pak Prabowo tidak terpancing untuk membuka data pertahanan kita. Menurut saya ini bentuk kenegarawanan, mementingkan negara di atas politik. Meski sudah dicecar sebegitu rupa," kata Meutya dalam keterangan pers, Senin.

Politikus Partai Golkar ini menuturkan, data pertahanan tidak bisa dibuka di depan umum karena sifatnya yang merupakan rahasia negara.

Meutya pun berpandangan, calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tidak memahami risiko terbongkarnya data pertahanan dengan terus mencecar Prabowo terkait data tersebut.

"Debat ini diperhatikan oleh seluruh dunia. Jika dibicarakan di publik sama saja membuka rahasia pertahanan kita ke negara lain," ujar dia.

Sementara itu, peneliti hubungan luar negeri Centre for Strategic and International Studies Waffaa Kharisma berpandangan, Prabowo semestinya bisa menjelaskan data-data yang dia anggap salah dalam forum debat asalkan telah memahami data mana yang ingin ia klarifikasi.

"Menurut saya sebetulnya harus ada caranya sih untuk mempersingkat kalau misalnya beliau langsung paham dan langsung tahu sebetulnya yang mau didebat data yang mana nih, apa data hektar tanah, atau data anggaran, atau data kebelanjaan?" kata Waffaa, Minggu malam, dikutip dari YouTube Kompas.com.

Menurut dia, Prabowo mempunyai cukup waktu untuk menunjukkan fakta yang benar terhadap satu topik yang datanya ia anggap salah.

Hanya saja, Waffaa menilai Prabowo memang terlalu luas dalam menuding kesalahan data, seolah-olah semua data yang disampaikan capres lain tidak benar.

"Tadi beliau mendebatnya agak luas ya, agak seperti jaring ya, pokoknya salah gitu lho, data-datanya salah, data yang mana? Saya pikir ada bisa satu menit untuk jelaskan," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/09/05451851/ajakan-prabowo-bahas-data-alutsista-di-luar-debat-ditolak-2-kubu-capres

Terkini Lainnya

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPGĀ 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPGĀ 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke