Salin Artikel

Mau Terapkan Politik Tetangga Baik, Prabowo: 1.000 Kawan Terlalu Sedikit, 1 Lawan Terlalu Banyak

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam debat capres kedua di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

"Seribu kawan terlalu sedikit. Satu lawan terlalu banyak. Kita akan menjalankan politik tetangga baik," ujar Prabowo.

Prabowo menjelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia secara tradisi sejak awal merdeka adalah bebas aktif.

Dia juga menegaskan bahwa Indonesia menerapkan hubungan non-blok atau tidak memihak.

Oleh karena itu, dia akan melanjutkan kebijakan itu jika menang di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Tidak ikut blok-blok. Tidak ikut pakta. Ini akan saya teruskan," katanya.

"Dengan hubungan baik dengan semua kekuatan kita bisa amankan kepentingan nasional kita," ujar Prabowo lagi.

Sebagaimana diketahui, debat Pilpres ketiga yang menghadirkan para capres mengangkat tema tentang pertahanan dan keamanan, hubungan internasional dan globalisasi, serta geopolitik dan politik luar negeri.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/07/20012131/mau-terapkan-politik-tetangga-baik-prabowo-1000-kawan-terlalu-sedikit-1

Terkini Lainnya

Pemerintah Diingatkan, Jangan Sampai Tapera Dikorupsi seperti Asabri dan Jiwasraya

Pemerintah Diingatkan, Jangan Sampai Tapera Dikorupsi seperti Asabri dan Jiwasraya

Nasional
Komposisi Pansel Capim KPK dari Masa ke Masa

Komposisi Pansel Capim KPK dari Masa ke Masa

Nasional
Kemenlu: Tidak Perlu Spekulasi Keanggotaan OECD Indonesia Akan Diveto Israel

Kemenlu: Tidak Perlu Spekulasi Keanggotaan OECD Indonesia Akan Diveto Israel

Nasional
Jadi Ketua Pansel Capim KPK, Muhammad Yusuf Ateh Miliki Harta Kekayaan Rp 24 Miliar

Jadi Ketua Pansel Capim KPK, Muhammad Yusuf Ateh Miliki Harta Kekayaan Rp 24 Miliar

Nasional
MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah, Golkar: Tak Ada Kaitan dengan Mas Kaesang

MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah, Golkar: Tak Ada Kaitan dengan Mas Kaesang

Nasional
Putusan Kilat MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Tak Transparan

Putusan Kilat MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Tak Transparan

Nasional
Pemerintah Disarankan Buat Iuran Tapera Opsional, Bukan Kewajiban

Pemerintah Disarankan Buat Iuran Tapera Opsional, Bukan Kewajiban

Nasional
MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, PDI-P: Demi Loloskan Putra Penguasa Maju, Pengkhianatan Tertinggi

MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, PDI-P: Demi Loloskan Putra Penguasa Maju, Pengkhianatan Tertinggi

Nasional
Kemenaker Tekankan Pentingnya Implementasi K3 di Tempat Kerja

Kemenaker Tekankan Pentingnya Implementasi K3 di Tempat Kerja

Nasional
Istana Enggan Ungkap Alasan Pilih 9 Anggota Pansel Capim KPK

Istana Enggan Ungkap Alasan Pilih 9 Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Menko Polhukam Perintahkan TNI-Polri Siapkan Alutsista Bantu Distribusi Logistik Pilkada di Papua

Menko Polhukam Perintahkan TNI-Polri Siapkan Alutsista Bantu Distribusi Logistik Pilkada di Papua

Nasional
Belajar dari Kasus Firli, Pansel Diminta Berani Coret Capim KPK Problematik

Belajar dari Kasus Firli, Pansel Diminta Berani Coret Capim KPK Problematik

Nasional
Brimob Konvoi di Kejagung, Polri Sebut Itu Patroli Rutin

Brimob Konvoi di Kejagung, Polri Sebut Itu Patroli Rutin

Nasional
Pakar: Tahapan Pilkada Sudah Dimulai, Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Tak Berlaku 2024

Pakar: Tahapan Pilkada Sudah Dimulai, Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Tak Berlaku 2024

Nasional
Satgas Pangan Polri Ungkap Penyebab Stok Beras di Sulsel Menurun

Satgas Pangan Polri Ungkap Penyebab Stok Beras di Sulsel Menurun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke