Ganjar Ajak Nelayan Urus Izin Kapal secara Daring Lewat KTP Sakti

REMBANG, KOMPAS.com – Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengajak para nelayan menggunakan KTP Sakti dalam pengurusan perizinan kapal nelayan secara daring.

Hal ini disampaikan Ganjar ketika menerima keluhan sejumlah nelayan di Rembang, Jawa Tengah, terkait pengurusan izin kapal yang disebut memakan waktu berbulan-bulan .

Nelayan juga mengeluhkan proses perizinan yang dianggap berbelit-belit dan lama serta membuat bingung.

“Nanti yang perizinan kita tangani dengan KTP Sakti, tapi harus tetap elektronik ya, biar izinnya bisa dipercepat. Kalau tidak online, bisa lama,” ujar Ganjar di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karanganyar, Rembang, Kamis (4/1/2024).

Sebagai informasi, KTP Sakti merupakan salah satu program andalan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD seandainya terpilih pada Pilpres 2024.

Melalui program itu, Ganjar hendak menggabungkan seluruh program bantuan yang saat ini menggunakan kartu-kartu berbeda. Ia juga berharap program ini dapat mewujudkan Satu Data Indonesia.

Eks Gubernur Jawa Tengah itu menegaskan, dengan program ini, maka akurasi data bisa lebih terjamin guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, termasuk bantuan untuk para nelayan.

Dalam acara yang sama, politikus PDI-P itu juga meluncurkan program pemutihan utang yang akan diwujudkan lewat penghapusan kredit macet nelayan terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Ia menyebut bahwa dana program pemutihan utang nelayan yang ia canangkan kemungkinan menyedot dana sekitar 3-4 kali lebih kecil ketimbang program sejenis untuk kalangan petani.

“Sekitar Rp 190-an miliar kalo tidak salah, (bisa) lebih kecil lagi. Karena jumlah nelayan 2,2 juta orang,” kata Ganjar.

Ganjar mengungkapkan, nelayan menghadapi berbagai tekanan ekonomi yang membuat produktivitas mereka tidak sesuai harapan.

Ada persoalan seperti keterbatasan kuota subsidi solar bagi nelayan dengan kapal 3-5 gross tonnage (GT) yang membuat kemampuan melaut juga ikut terbatas.

Hal lain yang juga menjadi problem adalah pola jual-beli di pelelangan ikan. Nelayan yang ia temui mengaku, hasil penjualan ikan kerapkali baru diterima sebulan setelah transaksi.

Ganjar menuturkan, nelayan yang ia temui tak selalu meminjam dalam jumlah besar, namun ternyata juga kesulitan untuk melunasinya karena faktor-faktor tadi.

"Maka rasanya mereka mesti dibantu. Tadi saya bertemu (nelayan), pinjamnya, bayangkan, cuma Rp 9 juta dan sekarang kondisinya keluarganya sangat sulit," kata politikus PDI-P tersebut.