Salin Artikel

Ganjar Minta Ruang Tanya Jawab Diperbanyak Saat Debat Capres-Cawapres

MAGELANG, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta agar ruang tanya jawab dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden diperbanyak.

Ganjar mengungkapkan, sesi tanya jawab saat debat pertama masih kurang. Dengan begitu, pasangan calon pun kekurangan waktu untuk mengklarifikasi dalam sesi tanya jawab.

"Kalau kemarin kan hanya dua kali ya, maka masih ada yang mengganjal. Kita mau klarifikasi upaya kita, hanya butuh publik mengatakan pada sikap ini iya atau tidak," ucap Ganjar saat mengunjungi Pondok Pesantren Darussalam, Watuconggol, Muntilan, Magelang, Minggu (17/12/2023).

Dengan begitu, pasangan calon dapat memberikan data-data dari visi misi yang diusung. Masyarakat pun mampu bertanya lebih jauh mengenai program pasangan calon.

Terkait formatnya, Ganjar tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia mengaku siap dengan format debat apa pun.

Hal ini dikatakan Ganjar usai munculnya kritikan format debat capres. Kubu calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyarankan agar format debat diubah menjadi town hall meeting.

"Kalau apa modelnya, di mana pun saya ikut saja. Model town hall oke, model panggung biasa oke," kata Ganjar. 

Menurut Ganjar, format debat tidak mempengaruhi kualitas isi visi dan misi yang disampaikan. Asalkan pasangan capres dan cawapres mampu menjelaskan visi misinya secara gamblang dan lugas.

"Yang penting sebenarnya bukan tempatnya buat saya, (tapi isi) debat gitu," jelasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/17/16012991/ganjar-minta-ruang-tanya-jawab-diperbanyak-saat-debat-capres-cawapres

Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke