KPK Protes Hukuman Angin Prayitno Disunat Pengadilan Tinggi: Tidak Ada Pemberitahuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK) menyatakan protes atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang menyunat hukuman terhadap eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Angin Prayitno dari 7 menjadi 5 tahun penjara.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, Tim Jaksa KPK tidak pernah mendapatkan pemberitahuan terkait memori banding yang diajukan Angin dari Panitera Muda (Panmud) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

“Tim Jaksa KPK ternyata tidak pernah menerima pemberitahuan memori banding dari terdakwa,” ujar Ali dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (15/12/2023).

Ali menuturkan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, memori banding yang diajukan terdakwa juga harus ditembuskan kepada tim jaksa.

Dokumen itu diperlukan untuk melawan dalil yang disodorkan terdakwa kepada majelis hakim di tingkat banding, menguatkan argumentasi analisa, dan amar tuntutan.

KPK mengingatkan Panitera Muda Pengadilan Tipikor PN Jakpus agar segera mengirim kelengkapan tembusan administrasi, baik di tingkat banding maupun kasasi.

“Saat ini tim jaksa KPK masih pikir-pikir untuk mengambil langkah hukum berikutnya di tingkat kasasi,” tutur Ali.

Sebelumnya, Majelis Hakim PT DKI Jakarta meringankan hukuman Angin Prayitno dari 7 menjadi 5 tahun dalam perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Melalui putusan itu, PT DKI mengubah putusan Pengadilan Tipikor yang diketok pada 28 Agustus lalu.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Angin Prayitno Aji dengan pidana penjara selama 5 tahun,” demikian putusan banding yang dilansir dari laman Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA), Kamis (7/12/2023).

Adapun Majelis Hakim PT DKI Jakarta yang menyunat hukuman Angin adalah Gunawan Gusmo selaku hakim ketua, serta hakim anggota Berlin Damanik dan Umbrhorma Maya Marbun pada Rabu (6/12/2023).

Menurut Gunawan dan anggotanya, Angin terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara sah dan meyakinkan.

Angin juga dihukum membayar denda Rp Angin Prayitno juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 750.000.000 subsider tiga bulan kurungan subsider 3 bulan kurungan.

Ia juga dihukum membayar uang pengganti sebagai pidana tambahan sebesar RP Ia juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 3.737.500.000.

Dalam perkara ini, Angin yang sebelumnya menjabat Direktur Pemeriksaan dan penagihan (DP2), DJP menerima gratifikasi Rp 29,5 miliar dari enam perusahaan dan satu orang.

Atas penerimaan itu, Angin Prayitno mengubah bentuk uang hasil tindak pidana korupsinya menjadi 101 bidang tanah dan bangunan, satu apartemen, dan satu unit mobil.

Hal itu dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diduga diterima dari hasil tindak pidana korupsi.