Salin Artikel

Cerita Jokowi Lobi Arab Saudi untuk Dapat Tambahan Kuota Haji 20.000

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menceritakan proses dirinya saat melobi Arab Saudi untuk mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 20.000.

Menurut Presiden, lobi tersebut dilakukan saat jamuan makan siang bersama Pangeran Arab Saudi Mohammed Bin Salman Al Saud (MBS) yang juga merupakan Perdana Menteri (PM) Arab Saudi.

Mula-mula, Jokowi bercerita pada 1,5 bulan lalu dirinya berkunjung ke Arab Saudi. Di sana, ada dua agenda yang dihadirinya, yakni pertemuan bilateral Indonesia dengan Arab Saudi dan KTT Luar Biasa OKI yang membahas persoalan Gaza.

"Di acara yang pertama, setelah berbicara serius urusan investasi, urusan perdagangan (lalu) makan siang dengan yang mulia Pangeran Mohammed Bin Salman," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Rapat Kerja Nasional 2023 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

"Diajak makan siang beserta menteri-menteri. Saat makan siang, namanya makan, seneng, saya lihat suasana kok seneng banget. Terus (Pangeran MBS) ditanya agak kemana-mana, makin seneng," tuturnya.

Saat itu, menurut Jokowi dirinya melihat momentum untuk bisa menyampaikan pesan kepada Pangeran MBS.

Yakni untuk mengutarakan kondisi calon jemaah haji Indonesia yang memiliki masa tunggu sangat lama untuk bisa melakukan ibadah haji.

Jokowi mengatakan, masa tunggu para calon jemaah haji itu bisa sampai 47 tahun.

"Istilah saya masuk. Saya sampaikan "Yang Mulia calon jemaah haji di Indonesia ini menunggu sampe 47 tahun untuk bisa ibadah haji". Dia (Pangeran MBS) kaget," ungkap Jokowi.

Saat itu Pangeran MBS langsung bertanya kepada Jokowi apakah benar kondisinya seperti itu. Jokowi pun menekankan bahwa yang disampaikannya memang benar.

"Bener? (Tanya MBS). Bener Yang Mulia. Masa saya bohong. Mohon yang mulia berkenan memberikan tambahan kuota haji," kata Jokowi.

Setelahnya, Pangeran MBS menyatakan akan mempertimbangkan aspirasi Jokowi. Pangeran juga memastikan akan memberi jawaban keesokan harinya.

"Begitu malam saya dikabarin, saya ditelepon Dubes Arab Saudi. (Dikatakan) "Presiden Jokowi baru saja diputuskan ada tambahan kuotanya 20.000"," jelas Jokowi.

Belajar dari pengalaman tersebut, Presiden Jokowi menggarisbawahi bahwa jika ingin meminta sesuatu jangan disampaikan pada saat suasana serius.

Melainkan, kata Jokowi, sebaiknya permintaan diberitahukan saat suasana sedang santai.

"Jadi kalau pas minta sesuatu jangan pas serius. (Mintalah) Pas makan siang, pas makan malam yang enak-enak," ungkap Jokowi.

"Dulu juga pas makan saya sampaikan. Dulu dapat tambahan 10.000 kalo enggak salah. Kalo (disampaikan) pas serius, pas bilateral ngomongnya formal ya engga dapet," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengumumkan adanya tambahan kuota haji sebanyak 20.000 untuk tahun 2024.

Penambahan kuota tersebut diberikan usai Presiden Jokowi bertemu dengan pangeran Mohammed bin Salman al-Saud di Istana Al-Yamamah, Riyadh, pada Kamis (19/10/2023).

"Saat bertemu dengan PM Mohammed bin Salman saya menyampaikan apa adanya bahwa antrean haji di Indonesia sangat panjang. Bahkan ada yang harus menunggu 47 tahun sehingga Indonesia membutuhkan tambahan kuota haji," ujar Jokowi dalam keterangannya secara daring lewat YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (20/10/2023) sore.

"Dan alhamdulillah ditanggapi sangat positif, dan kurang dari 12 jam komitmen tambahan kuota haji langsung diberikan, paling tidak 20.000 untuk tahun depan tambahannya diberikan untuk Indonesia," lanjutnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/12/14214071/cerita-jokowi-lobi-arab-saudi-untuk-dapat-tambahan-kuota-haji-20000

Terkini Lainnya

 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke