Pengacara Eks Wamenkumham Kecewa KPK Absen Sidang Praperadilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum eks Wakil Menteri Hukum dan Ham (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengaku kecewa kepada sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena absen dalam sidang perdana gugatan praperadilan.

Adapun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) sedianya menggelar sidang praperadilan yang diajukan Eddy pada Senin (11/12/2023) hari ini.

"Tentu saja kami selaku kuasa hukum pemohon merasa prihatin dan kecewa atas ketidakhadiran tersebut," kata kuasa hukum Eddy, M Luthfie Hakim di PN Jaksel, Jakarta, Senin siang.

Dia juga menyayangkan sikap KPK. Sebab, selama ini KPK menyatakan siap menghadapi sidang gugatan praperadilan.

Akan tetapi, pada sidang perdana justru tidak hadir dan meminta ditunda.

"Mereka menyatakan sudah siap untuk menghadapi praperadilan ini tapi pada kenyataannya kita menghadapi, mereka tidak hadir kecuali hanya menunjukkan sebuah surat saja atas ketidakhadiran mereka," tuturnya.

Lebih lanjut, menurut Luthfie, pihak KPK meminta agar sidang ditunda selama tiga minggu.

Pihak kuasa hukum Eddy menilai permintaan itu tidak tepat dengan pernyataan siap KPK yang pernah disampaikan ke publik.

Kemudian, dalam sidang yang digelar hari ini, hakim dan pihak kuasa hukum Eddy menyepakati bahwa sidang ditunda pada Senin (18/12/2023) pekan depan.

"Tapi kami meminta kepada majelis agar sidang tidak ditunda terlalu lama mengingat kita tidak lama lagi menghadapi akhir tahun," ujar Luthfie.

"Dan majelis sepakat dengan kami sehingga sidang yang akan datang disepakati yaitu 1 minggu yang akan datang," sambungnya.

Secara terpisah, Humas PN Jaksel, Djuyamto menyampaikan, sidang praperadilan Eddy Hiarej yang digelar hari ini tidak dihadiri pihak KPK.

KPK, kata Djuyamto, memang telah melayangkan penundaan sidang selama tiga minggu ke hakim.

Namun, hakim tunggal yang menangani perkara itu yakni Estiono menolak usulan KPK sehingga menjadwalkan sidang ditunda pada Senin pekan depan.

"Termohon menyampaikan surat permohonan penundaan sidang selama 3 minggu, namun hakim tunggal Estiono tidak mengabulkan," ucap Djuyamto dalam keterangannya.

"Selanjutnya sidang berikutnya ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023," sambung dia.

Diketahui, sidang praperadilan Eddy terdaftar dengan nomor perkara 134/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL. perkara ini akan ditangani oleh Hakim Tunggal, Estiono.

Sebelumnya, Eddy Hiariej diduga menerima uang sebesar Rp 8 miliar dari Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM), Helmut Hermawan.

Eddy disebut membantu Helmut ketika hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CLM terblokir dalam sistem administrasi badan hukum (SABH).

Pemblokiran itu dilakukan setelah adanya sengketa di internal PT CLM. Berkat bantuan dan atas kewenangan Eddy selaku Wamenkumham, pemblokiran itu pun dibuka.

Selain eks Wamenkumham dan Helmut Hermawan, Asisten Pribadi (Aspri) Eddy Hiariej, Yogi Arie Rukmana dan seorang pengacara Yosi Andika Mulyadi juga menjadi tersangka.

Perkara dugaan korupsi yang menjerat Edward Omar Sharif Hiariej ini berawal dari laporan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso terkait dugaan penerimaan gratifikasi Rp 7 miliar pada 14 Maret 2023.

Terkait laporan itu, Eddy diduga menerima gratifikasi Rp 7 miliar dari Helmut Hermawan yang meminta konsultasi hukum.

Dalam proses penyidikan ini, eks Wamenkumham diketahui membantu Direktur PT Citra Lampia Mandiri itu mengkondisikan administrasi hukum di Kemenkumham.

Eddy Hiariej juga disebut menerima uang Rp 1 miliar dari Helmut untuk kepentingan menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).