Muncul Poster Doa Prabowo-Gibran, Panglima Kembali Tegaskan TNI Dilarang Terlibat Politik Praktis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali menegaskan bahwa seluruh jajarannya netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024. 

Seluruh personel TNI dilarang terlibat atau terjun ke dalam politik praktis, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pemilu.

"UU Pemilu Nomor 17 Tahun 2007 apabila tentara aktif berpolitik praktis akan ada tindakan pidana ataupun tindakan dari disiplin dari atasannya. Kita koridornya itu saja," kata Panglima Agus di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis kemarin.

Pernyataan itu disampaikannya menyusul beredarnya poster doa bersama bertajuk "Gema Doa dan Dzikir untuk Kemenangan Capres-Cawapres 2024 Prabowo-Gibran" yang akan diselenggarakan di lapangan Resimen Induk Kodam (Rindam) Jaya, Jakarta Timur.

Poster kegiatan itu ramai diperbincangkan di media sosial. 

Panglima sendiri mengaku belum mendapat informasi terkait keberadaan poster tersebut. Ia hanya kembali menekankan bahwa sesuai Pasal 39 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, prajurit TNI dilarang ikut berpolitik praktis.

Selain itu, Agus juga mengklaim telah membuat sejumlah edaran untuk memastikan netralitas TNI.

"Saya sudah membuat, edaran-edaran melalui buku saku setiap prajurit punya buku saku. Kemudian juga penyuluhan-penyuluhan, penyampaikan melalui ST (surat telegram), komandan, jadi kita sudah membuat langkah-langkah seperti itu agar prajurit netral," kata Panglima TNI.

Terpisah, Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Kristomei Sianturi memastikan bahwa kegiatan seperti yang disebutkan pada poster tersebut tidak ada.

“Bahwa tidak pernah Rindam Jaya membuat rencana atau akan ada kegiatan yang menggunakan lapangan Rindam Jaya Condet seperti di dalam flyer yang beredar,” kata Kristomei saat dikonfirmasi, Rabu (6/12/2023).

Ia juga memastikan komitmen TNI di dalam memegang teguh prinsip netralitas tersebut.

“Salah satunya tidak memberikan fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI AD kepada paslon dan parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye,” ujar Kadispenad.

Ada yang hobi menyerang

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Meutya Hafid menduga, ada pihak yang gemar menyerang kubu pasangan lain di dalam Pilpres 2024.

"Itu kan sudah dibantah. Tidak benar ada acara tersebut," ujar Meutya saat dimintai konfirmasi, Kamis (7/12/2023).

"Mungkin ada yang memang cara berpolitiknya hobi menyerang, tapi kami tidak," kata dia.

Menurut dia, pihaknya tak mempersoalkan serangan-serangan semacam itu. Pasalnya, mereka sudah terbiasa dalam menghadapi serangan serupa.

Sebaliknya, Meutya menilai, TNI harus diapresiasi karena terus menunjukkan komitmennya di dalam menghadapi Pemilu 2024.

"TNI itu harusnya diapresiasi, sudah bolak balik ada pernyataan publik untuk netralitas," ucap Meutya.