Partai Gelora Dorong Program Kuliah Gratis, Anis Matta: Jangan Sampai Bonus Demografi Jadi Layu

KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong kebijakan program kuliah gratis sebagai instrumen perjuangan untuk menciptakan masyarakat berpengetahuan yang memiliki basis dasar pendidikan tinggi.

"Sebab, jangan sampai bonus demografi ini menjadi layu, yakni ketika populasi pemuda yang banyak hanya memiliki kapasitas yang rendah. Mereka memiliki energi besar, tapi pengetahuannya terbatas karena tingkat pendidikannya yang rendah," kata Anis Matta.

"Jika hal ini terjadi, cita-cita besar menjadikan Indonesia sebagai negara maju akan sulit dicapai,” tambah Anis Matta dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (5/12/2023).

Pernyataan tersebut disampaikan Anis Matta dalam program Anis Matta Menjawab Episode dengan tema “Memperjuangkan Kuliah Gratis” yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (27/11/2023).

Dalam program yang dipandu oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Komunikasi Organisasi Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora, Dedy Miing Gumelar, Anis Matta menekankan bahwa bonus demografi tidak boleh hanya dianggap sebagai hadiah sejarah semata, mengingat struktur populasi yang didominasi oleh orang muda.

"Dengan bonus demografi ini, kita ingin membangun masyarakat berpengetahuan sehingga bonus demografi tidak menjadi beban bagi negara. Namun, hal ini memerlukan political will atau keinginan politik dan tekad politik dari pemerintah," ujarnya.

Menurut Anis Matta, pemerintah perlu menjadikan program kuliah gratis sebagai prioritas utama. Dengan demikian, basis pendidikan dasar masyarakat Indonesia dapat ditingkatkan, tidak hanya sebatas pendidikan menengah atas (SMA) tetapi juga mencakup jenjang strata satu (S1).

"Program beasiswa saja tidak cukup, itu juga bersifat terbatas. Namun, jika kita mewajibkan semua orang untuk kuliah, kita buat kebijakan kuliah gratis. Kalau hal ini bisa dieksekusi, Insya Allah akan menjadi langkah besar dan momen keberuntungan bagi pemerintah," imbuhnya.

Lebih lanjut, Anis Matta menegaskan bahwa generasi yang mendapatkan kebijakan kuliah gratis akan mengenang manfaatnya sepanjang hidup, karena mereka tidak akan menjadi bagian dari 30 persen generasi yang tidak memiliki akses ke pendidikan tinggi.

"Ini akan menciptakan moment of luck seperti halnya Pak Harto (Presiden Soeharto) yang menciptakan Sekolah Dasar (SD) Instruksi Presiden (Inpres). Saya, Bang Miing, Pak Fahri Hamzah adalah produk dari SD Inpres. Jadi, apa yang diingat dari Pak Harto bukan hanya banyaknya bendungan yang diresmikan, tetapi juga karena SD Inpres yang tetap kita ingat," jelasnya.

Kuliah gratis adalah bagian dari revolusi pendidikan

Pada kesempatan tersebut, Anis Matta mengungkapkan bahwa kuliah gratis merupakan bagian dari revolusi pendidikan yang bertujuan menyiapkan manusia Indonesia yang unggul.

Selain itu, program lainnya, yakni pencegahan stunting melalui perawatan ibu hamil dan asupan gizi pada anak, program sekolah full day, dan makan siang gratis hingga SMA.

"Program kuliah gratis ini adalah persoalan nyata yang kita hadapi saat ini dan harus menjadi prioritas, terutama jika kita ingin membentuk masyarakat yang berpengetahuan. Kalau berbicara anggaran, kita bisa mengatasi itu, yang penting ada political will untuk menjadikannya sebagai prioritas," tuturnya.

Sebagai mantan Wakil Ketua DPR yang mengkoordinasi bidang anggaran, Anis Matta mengaku bahwa dirinya memiliki cukup pemahaman tentang cara menghemat anggaran negara.

Menurutnya, banyak anggaran yang tidak bermanfaat dan memboroskan keuangan dapat diidentifikasi sehingga dialihkan ke program-program yang lebih produktif, seperti program kuliah gratis.

"Jika kita memeriksa lebih detail, menyisir program-program yang tidak bermanfaat dan hanya sekadar buang-buang uang. Jika mengalihkan anggaran ke program-program yang lebih produktif, Insya Allah akan ada jalan untuk mewujudkan kebijakan kuliah gratis. Ini bisa dilakukan, kata kuncinya adalah political will," imbuh Anis Matta.

Lebih lanjut, ia mengatakan, sejak era reformasi, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk sektor pendidikan, yaitu sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, program kuliah gratis bukanlah sesuatu yang mustahil.

"Jadi, yang lebih penting bukan sekadar anggaran, melainkan political will dari pemerintah. Anggaran bisa menyusul. Sebab, ketika sudah menjadi prioritas, dan belum ada anggaran, kita bisa mencari sumber penghematan dari tempat lain," katanya.