Panglima TNI Sebut Patroli Situasi Papua Juga Menggunakan Drone

Hal ini disampaikan Agus usai melakukan silaturahmi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/12/2023).

"Teknologi kita sudah menggunakan drone di sana. Jadi, untuk patroli itu kita tidak lagi seperti dulu masuk kepedalaman sampai 10-20 kilo (meter)," ujar Agus.

Menurutnya, jika situasi sudah aman berdasarkan pantauan drone, prajurit TNI akan masuk ke wilayah itu.

Terkait penggunaan drone ini, Agus mengatakan, TNI akan melakukan optimalisasi. Tak hanya memantau situasi di Papua, drone juga akan digunakan untuk menangani bencana alam seperti pencarian korban.

"Akan kita optimalisasi akan kita buat organisasi drone ini satuan-satuan itu ada satuan drone-nya," katanya.

Kemudian, TNI juga mengedepankan operasi teritorial intelijen di Papua.

"Hard power itu kita jalan terakhir. Seperti sekarang kita sudah di serang-serang, ya kita karena dia kombatan kita gunakan senjata juga," ujar Agus.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa pihaknya akan tetap mengawal dan mengamankan situasi di wilayah Papua.

Menurutnya, TNI-Polri juga sudah memiliki konsep menghadapi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah Bumi Cenderawasih.

Listyo Sigit mengatakan, polisi akan mengedepankan pendekatan soft approach atau pendekatan lunak. Sementara pendekatan keras atau hard approach akan digunakan terakhir.

"Tekhnologi tentunya pasti kita gunakan, sehingga kemudian kita juga betul-betul meminimalisir yang kita hadapi ini kelompok masyarakat sipil atau Kelompok Kriminal Bersenjata karena ini memang menjadi bagian yang penting, yang kita lakukan pada saat operasi," katanya.

Listyo Sigit menekankan bahwa konsep utama yang dilakukan Polri adalah memperkuat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

"Terhadap yang kemudian membahayakan masyarakat sipil, dan kemudian terus berupaya melakukan hal-hal yang tentunya mengganggu dan mengancam jiwa tentunya kami harus mengambil langkah-langkah dalam penegakan hukum," ujarnya.